Choirudin (2015) Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Atas Kepatuhan Bank Syariah Pada Prinsip Syariah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (287kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (203kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (243kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (208kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (249kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (361kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II KEPATUHAN SYARIAH SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN.pdf Restricted to Registered users only Download (350kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III TANGGUNG GUGAT BANK SYARIAH ATAS PELANGGARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (273kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (243kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Restricted to Registered users only Download (242kB) | Request a copy

Abstract

Prinsip syariah bagi bank syariah merupakan karakteristik khas dan pembeda jika dibandingkan dengan bank konvensional. Penerapan prinsip syariah dalam dunia perbankan syariah merupakan bentuk konkret dari sistem hukum ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur�an dan As-Sunnah, sehingga dalam operasional kegiatan usahanya wajib berlandaskan nilai-nilai Islami yang dituangkan melalui Fatwa oleh Dewan Syariah Nasional yang dipositifkan melalui Peraturan Bank Indonesia. Bank Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha tidak hanya dituntut untuk patuh terhadap Perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga harus patuh pada prinsip syariah dan budaya kepatuhan. Sehingga dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur mengenai kepatuhan syariah. Secara umum makna kepatuhan syariah adalah terlaksananya fuungsi kepatuhan dengan baik bagi bank syariah. Fungsi kepatuhan sendiri merupakan wujud penerapan Good Corporate Governance bagi bank syariah yang menjadi tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang berkoordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah serta Dewan Komisaris yang berfungsi sebagai organ pengawas intern pelaksanaan fungsi kepatuhan. Pengaturan mengenai fungsi kepatuhan ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Salah satu tujuan pelaksanaan fungsi kepatuhan adalah melindungi kepentingan nasabah. Dalam operasional perbankan syariah perlindungan hukum tersebut meliputi perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pelaksanaan fungsi kepatuhan sendiri merupakan bentuk perlindungan hukum preventif yaitu dengan melakukan berbagai tindakan baik mengenai prosedur, managemen untuk mengelola risiko atas pelanggaran yang mungkin timbul. Sedangkan bentuk perlindungan hukum represif yaitu tanggung gugat bank syariah atas pelanggaran fungsi kepatuhan yang ditimbulkan. Bank syariah dapat dikenai sanksi dan ganti kerugian atas pelanggaran yang ditimbulkannya di setiap operasional kegiatan usahanya.

Actions (login required)

View Item