Aditya Rahmawan (2015) Keabsahan Lelang Yang Didasarkan Pada Dokumen Lelang Yang Tidak Sah. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (268kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (219kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (253kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (219kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (218kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II KEABSAHAN LELANG YANG DIDASARKAN DOKUMEN LELANG.pdf Restricted to Registered users only Download (478kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG KARENA TIDAK.pdf Restricted to Registered users only Download (379kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (220kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (255kB) | Request a copy

Abstract

Di banyak negara dewasa ini penjualan secara lelang merupakan salah satu alternatif penjualan barang yang secara efektif dan efisien serta diselenggarakan secara profesional, di indonesia lelang telah diatur sejak tahun 1908 yaitu dengan diberlakukannya Vendu Reglement (peraaturan lelang, stbl 1908 dan vendu instruksi lelang, stbl 1908 no 190) Dalam suatu lelang terdapat legalitas formal subjek dan objek lelang yang adalah suat kondisi dimana dokumen persyaratan lelang telah dipenuhi oleh pemohon lelang / penjual sesuai jenis lelangnya dan tidak ada perbedaan data, menunjukkan hubungan hukum antara pemohon lelang / penjual (subjek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang) dengan barang yang akan dilelang (objek lelang), sehingga meyakinkan pejabat lelang bahwa subjek lelang berhak melelang objek lelang, dan objek lelang dapat dilelang. Maka dari itu dalam tesis ini penyusun memfokuskan pada pembahasan mengenai bentuk tanggung jawab pejabat lelang apabila dia tidak menerapkan prinsip kecermatan dan mendasarkan lelang pada dokumen lelang yang tidak sah Sebagaimana disebutkan pada pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 174/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas I dimana pejabat lelang berkewajiban meneliti legalitas formal subjek dan objek lelang, maka Tanggung jawab pejabat lelang atas keabsahan dokumen lelang sangat diperlukan baik dari sisi pejabat lelangsendiri, pihak-pihak yang terkait ataupun pihak-pihak ketiga yang berkepentinganSasaran dalam penyusunan tesis ini adalah untuk mengetahui Keabsahan dari lelang yang didasarkan pada dokumen lelang yang tidak sah dan Tanggung jawab dari pejabat lelang apabila dia tidak cermat dan mendasarkan lelang pada dokumen lelang yang tidak sah tersebut., apa akibat hukumnya bagi lelang yang sudah dilaksanakan.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.99/15 Rah k
Uncontrolled Keywords:	Lelang, pejabat lelangs
Subjects:	K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3150 Public law
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM Aditya Rahmawan NIM031314253002
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Muhammad Hadi Shubhan NIDN0006047305
Depositing User:	Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	17 May 2020 03:48
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33708
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item