M. Iqbal (2015) Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (298kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (255kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (308kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (261kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (259kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (376kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II.pdf Restricted to Registered users only Download (338kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III.pdf Restricted to Registered users only Download (412kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV.pdf Restricted to Registered users only Download (265kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (297kB)

Abstract

Judul tesis ini adalah Pembuatan Akta Wasiat Oleh Notaris Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam tesis ini dirumuskan dua rumusan permasalahan yaitu Interpretasi (penafsiran) terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dan Keabsahan akta wasiat oleh notaris setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014. Penelitian yang dilakukan dalam penyusunan tesis ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat berupa peraturan perundangundangan yang berlaku dan terkait dengan masalah yang dibahas, yaitu Undang- Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, dan Burgerlijk Wetboek. Dan Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku tentang hukum waris, wasiat, keabsahan akta dibawah tangan, artikel-artikel yang dimuat di jurnal-jurnal hukum, makalah hukum para ahli hukum yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam tesis. Dari penelitian yang dilakukan untuk menemukan jawaban dari rumusan masalah, maka dapat disimpulkan Interpretasi Sistematis pada pasal 16 ayat (1) huruf (m) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa �Bentuk Akta wasiat di bawah tangan dalam pasal 16 ayat (1) huruf (m) undangundang nomor 2 tahun 2014 adalah Akta tertulis sendiri (Olograpis) sebagaimana dalam pasal 931 BW�. Keabsahan dalam pembuatan Akta Wasiat Di Bawah Tangan supaya berlaku sebagai Akta Otentik dan berlaku sah dimata hukum terbagi atas 2 (dua) bagian. Pertama, Keabsahan Akta Wasiat Di Bawah Tangan Secara Substantif yaitu keabsahan yang meliputi syarat-syarat yang harus dipenuhi pemberi wasiat, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penerima Wasiat, dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Notaris terkait jabatannya yang harus dipenuhi dalam pembuatan Akta Wasiat Di Bawah Tangan. Kedua, Keabsahan Akta Wasiat Di Bawah Tangan Secara Prosedural yaitu keabsahan yang meliputi tanggung jawab notaris yang bersifat administratif terhadap jabatannya, yaitu pelaporan akta wasiat di bawah tangan ke Daftar Pusat Wasiat, pelaporan akta wasiat di bawah tangan ke Balai Harta Peninggalan (BHP), dan membayarkan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Actions (login required)

View Item