Ketvanny Sartika Tanalessy (2015) Kewenangan Pemegang Saham Minoritas Dalam Pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (141kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (78kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (131kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (130kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (126kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (264kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II PENGAJUAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (327kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM.pdf Restricted to Registered users only Download (339kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV P E N U T U P.pdf Restricted to Registered users only Download (205kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (241kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (7MB) | Request a copy

Abstract

Syarat substansial dalam mengajukan permohonan PKPU sebagaimanan diatur dalam pasal 222 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang berhak mengajukan PKPU adalah debitor (baik debitor perorangan maupun debitor badan hukum) dan kreditor. Dalam kasus PT. Pantai Indah Selat Sunda (PISS), permohonan PKPU diajukan oleh Dadi Dermawan pemegang saham minoritas PT.PISS tanpa ada RUPS sebelumnya dan tidak ada persetujuan dari direksi kepada yang bersangkutan untuk mewakili PISS. Hal itu bertentangan dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Dalam hal debitur adalah perseroan terbatas, permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang sah. Perusahaan tersebut kemudian berstatus PKPU pada tanggal 19 Juli 2012 dengan putusan No. 32/Pdt.Sus-PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst dan pada tanggal 6 September 2012 telah dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 36/Pdt.Sus-Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis kemungkinan pengajuan PKPU oleh pemegang saham minoritas, dan untuk mengetahui kedudukan pemegang saham minoritas setelah perusahaan dinyatakan PKPU dan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif legal research, dengan 3 (tiga) pendekatan, yaitu perundang-undangan, konseptual dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Pada dasarnya pemegang saham baik minoritas maupun mayoritas tidak dapat mengajukan PKPU atas dasar hak derivatif yang diperolehnya dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 sebab hak ini tidak dapat diartikan secara luas, namun terbatas yaitu hanya untuk mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota direksi yang karena kelalainnya menimbulkan kerugian perusahaan dan bukan untuk mewakili perseroan dalam hal PKPU. Selain itu telah jelas pula diatur dalam Pasal 224 Undang-Undang No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU, dalam hal debitur adalah perseroan terbatas, permohonan PKPU atas prakarsanya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapatkan persetujuan RUPS yang sah. 2) Dalam hal suatu perusahaan dinyatakan PKPU dan Pailit, maka pemegang saham boleh menjadi kreditor dalam permohonan pailit apabila ada dividen yang belum terbayarkan kepada pemegang saham yang telah ditetapkan dalam RUPS. Selama dividen tersebut belum ditetapkan sebagai utang yang akan dibayarkan Perseroan kepada pemegang saham dalam RUPS, maka pemegang saham tidak bisa bertindak sebagai kreditor dalam permohonan pailit. Dividen baru menjadi utang perseroan kepada pemegang saham apabila perseroan memperoleh laba, dan perolehan laba itu memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar yang telah ditetapkan dalam RUPS sebagai deviden yang berhak diterima oleh pemegang saham.

Actions (login required)

View Item