PENI YULI ASTUTI, 031142197 (2014) KONFLIK KEWENANGAN LEMBAGA YANG MEMBERIKAN SANKSI TERHADAP NOTARIS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN KODE ETIK NOTARIS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-astutipeni-39357-3.abstr-k.pdf Download (245kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 1.pdf Restricted to Registered users only Download (874kB) | Request a copy

Abstract

Tesis ini mengambil judul: Koflik Kewenangan Lembaga yang memberikan sanksi terhadap notaries yang melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris. Sebuah peraturan adalah kunci dari suatu sistem hukum yang berlaku, tanpa peraturan yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan yang berlaku, maka seluruh sistem tersebut akan timpang, sehingga peraturan memegang peranan penting dalam sebuah keberlangsungan suatu sistem. Dalam menjalankan jabatannya seorang notaris diatur dengan undang-undang jabatan notaris dan kode etik notaris, dan diawasi oleh dua lembaga yang berwenang, yaitu Majelis Pengawas dan Dewan kehormatan notaris. Majelis Pengawas melakukan pengawasan terhadap notaris terkait pelaksanaan jabatan notaris yang sesuai dengan undang-undang jabatan notaris. Dewan Kehormatan notaris memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik notaris. Dengan tugas dan kewenangan masing-masing diatas diharapkan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan seperti yang tersebut di dalam Pasal 70 huruf a undang-undang jabatan notaris tahun 2004

Actions (login required)

View Item