JIMMY, 031214253085 (2014) AKIBAT HUKUM BAGI NOTARIS YANG MEMBUAT SURAT KUASA MENJUAL BAGI DIRINYA SENDIRI DALAM PROSES JUAL BELI TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-jimmy-39359-3.abstr-i.pdf Download (217kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 1.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Sebagai pejabat umum notaris harus jujur, tidak hanya pada kliennya, juga pada dirinya sendiri. Ia harus mengetahui akan batas-batas kemampuannya, tidak memberi janji-janji sekedar untuk menyenangkan kliennya, atau agar si klien tetap mau memakai jasanya. Penelitian ini memfokuskan pada sanksi yang akan diterima oleh notaris dalam membuat akta peralihan hak atas tanah yang didasarkan pada pemberian kuasa atas dirinya untuk menjual tanah tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini notaris bersalah dengan melanggar ketentuan dalam pasal pasal 16 ayat 1 Nomor 2 tahun 2014 Undang-Undang Peraturan Jabatan Notaris, disebutkan bahwa notaris berkewajiban unutk Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum, penegakan sanksinya terdapat pada pasal 12 UUJN huruf d yaitu notaris dapat diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya jika melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan, pada pasal 52 ayat 1 UUJN adalah larangan bagi notaris untuk membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa, penegakan sanksinya pasal 52 ayat (3) di nyatakan akibat pelanggaran tersebut maka akta dibawah tangan yang dapat menjadi alasan bagi para pihak untuk menuntut pembayaran biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang notaris.

Actions (login required)

View Item