M Danial Bustomi (2015) Penguasaan Dan Pemilikan Tanah Pertanian Yang Melampaui Batas Maksimum. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (96kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (122kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAKSI.pdf Download (220kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (336kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (255kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (303kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II RASIO LEGIS PENGUASAAN TANAH.pdf Restricted to Registered users only Download (332kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III TINDAKAN PEMERINTAH DALAM.pdf Restricted to Registered users only Download (326kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (165kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (258kB)

Abstract

Rasio legis dari larangan penguasaan dan pemilikan tanah pertanian yang melampaui batas adalah agar tidak merugikan kepentingan umum, menghindari adanya pemerasan, menghindari sistem liberalisme atas tanah pertanian, meningkatkan perekonomian rakyat Indonesia, melaksanakan amanat Undang-Undang Pokok Agraria dan pada tingkatan tertinggi untuk menciptakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketentuan tentang hal tersebut merupakan salah satu program utama dari Landreform, yang aturannya terdapat pada pasal 7 dan pasal 17 Undang-Undang Pokok Agraria. Aturan batas maksimum penguasaan dan pemilikan tanah pertanian diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang No. 56 Prp Tahun 1960. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk menegakan ketetapan batas maksimum Penguasaan dan Kepemilikan luas Tanah pertanian yang melampaui batas maksimum adalah Meminta masyarakat untuk melaporkan Penguasaan dan kepemilikan tanah pertaniannya yang melebihi batas maksimum untuk diambil alih oleh negara dengan kompensasi Ganti rugi oleh Negara dan jika tidak melaporkannya maka dapat dikenakan sanksi berupa hukuman kurungan dan/atau denda, Selain itu tanah yang selebihnya dari batas maksimum jatuh kepada Negara tanpa ganti kerugian. Lalu Pemerintah diberikan Hak untuk meredistribusikan Tanah tersebut, dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK.118/15 Bus p
Uncontrolled Keywords:	The Ratio Legis , Agricultural Land , Limits
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM M Danial Bustomi NIM031214253138
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Agus Sekarmadji NIDN0010086803
Depositing User:	Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	17 May 2020 06:03
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33726
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item