Yudith S. Baga (2015) Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Tanah Hak Pengelolaan: Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 36/B/2011/PT.TUN.SBY. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (310kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (240kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (280kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (244kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (283kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Restricted to Registered users only Download (434kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 7. BAB II KEDUDUKAN PERJANJIAN PENGGUNAAN TANAH.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III UPAYA HUKUM ATAS PENOLAKAN KANTOR.pdf Restricted to Registered users only Download (377kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (244kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (293kB)

Abstract

Penelitian berjudul Pemberian Hak Guna Bangunan di atas Tanah Hak Pengelolaan (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 36/B/2011/PT.TUN.SBY), dengan permasalahan bagaimana kedudukan perjanjian penggunaan tanah (PPT) sebagai dasar perolehan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan dan upaya hukum atas penolakan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan dan perjanjian penggunaan tanah (PPT) mempunyai kedudukan sebagai dasar perolehan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan. Penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan bahwa: Perjanjian yang berisikan suatu kesepakatan bahwa pihak pengelola hak atas tanah memberikan haknya kepada penerima hak pengelolaan, karena HGB atas tanah yang diperoleh dari Hak pengelolaan jika diperpanjang atau diperbaharui atas permohonan pemegang HGB setelah mendapat persetujuan dari pemegang Hak pengelolaan. Perjanjian penggunaan tanah sebagai dasar permohonan hak atau perpanjangan hak, jika persyaratan untuk mengajukan perpanjangan HGB telah terpenuhi, maka tidak ada alasan bagi Kantor Pertanahan untuk tidak segera memproses sertipikat perpanjangan HGB. Upaya hukum atas penolakan oleh Kantor Pertanahan atas permohonan HGB di atas tanah Hak Pengelolaan, pemohon dapat mengajukan upaya gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atas dasar ketentuan Pasal 3 UU PTUN bahwa apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (BPN) tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara. Sengketa tata usaha negara merupakan wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketa tersebut sebagaimana Pasal 49 jo Pasal 53 UU PTUN.

Actions (login required)

View Item