Zakaria Anshori (2015) Keberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (94kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (101kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3. KATA PENGANTAR.pdf Download (109kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (117kB)
	Text (BAB I) 5. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (303kB)
	Text (BAB II) 6. BAB II KRITERIA HUKUM PEMBENTUKAN PERATURAN.pdf Restricted to Registered users only Download (272kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 7. BAB III DASAR KEBERLAKUAN PERATURAN PEMERINTAH.pdf Restricted to Registered users only Download (177kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 8. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (107kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 9. DAFTAR BACAAN.pdf Download (108kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan kriteria hukum pembentukan Perpu dan menjelaskan dasar keberlakuan Perpu untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pengumpulan bahan melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjutnya bahan hukum dianalisis berdasarkan pendekatan yang digunakan untuk mendapatkan rumusan ilmiah untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Dasar pertimbangan pembentukan Perpu adalah hal ihwal kegentingan yang memaksa yang kemudianharus dibalut dalam suatu bingkai kriteria/pertimbangan hukum untuk mencegah terjadi subjektifitas pemerintah dalam penerbitan Perpu. Pertimbangan hukum pembentukan Perpu didasarkan padapertimbangan untuk penangguhan keberlakuan suatu undangundang sebab suatu alasan mendesak tertentuseperti bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan dan/atau gangguan lainnya, kepastian hukum, stabilitas ekonomi/sistem keuangan, penyelamatan institusi/lembaga kenegaraan, penegakan prinsip demokrasi, dan mengisi kekosongan hukum. Olehkarenaitu, kriteria hukum yang dimaksud dalam pembentukan Perpu secara garis besar adalah yang terkait dengan jalannya roda pemerintahan. Hal-hal yang terkait dengan jalannya pemerintahan adalah yang menjadi batasan terhadap pembentukan Perpu sehingga subjektifitas pemerintah bisa di batasi. 2). Perpu merupakan suatu peraturan berundang-undangan dan dapat diterbitkan berdasarkan adanya hal ihwal kegentingan yang memaksa. Perpu diharapkan dapat memberikan suatu kepastian hukum dan suatu kemanfaatan dalam hal terjadinya suatu peristiwa konkret yang genting dan memaksa yang tidak dapat diselesaikan oleh UU (atau tidak ada aturannya) tetapi harus diselesaikan dengan segera oleh Pemerintah.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH. 35/15 Ans k
Uncontrolled Keywords:	Enforceability, Government Regulation in Lieu of Law (PERPPU), Legal Certainty, Legal Expediency.s
Subjects:	K Law > KB Religious law in general > KB1-4855 Religious law in general. Comparative religious law. Jurisprudence > KB162-250 Legal systems compared
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Zakaria Anshori NIM031314153004
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sukardi NIDN0027066102
Depositing User:	Nn Sheli Erlangga Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	19 May 2020 03:55
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33762
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item