HENDRA JAYA ATMAJA, 031141163 (2014) TINDAK PIDANA TERKAIT KERJA PAKSA , EKSPLOITASI DAN PEREKRUTAN TERHADAP BURUH DITINJAU DARI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2015-atmajahend-39479-4.abstr-i.pdf Download (273kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 1.pdf Restricted to Registered users only Download (662kB) | Request a copy

Abstract

Kasus penyekapan buruh di Tangerang menunjukkan kerja paksa modern terus berlangsung. Indonesia menempati peringkat teratas perdagangan manusia di dunia. Korban mencapai 3.943 orang. Kasus penyekapan buruh di Tangerang menunjukkan kerja paksa modern masih terus berlangsung. "Puluhan buruh pabrik kuali di Tangerang disekap dan disiksa layaknya budak. Dengan tempat kerja tak layak, mereka bekerja tak kenal waktu. Sehingga timbul rumusan masalah Bagaimana kualifikasi kerja paksa terhadap buruh menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Buruh dan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana kerja paksa terhadap buruh, penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendeketan perundang-undangan dan pendekatan konseptual diperoleh analisa menurut Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan adalah Kerja paksa atau kerja paksa adalah tidak dipenuhinya hak-hak buruh selama bekerja, dipekerjakan dalam tekanan. Dan Kerja paksa terhadap buruh Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan buruh di eksploitasi dengan cara-cara yang melanggar hak asasi manusia dalam berbagai bentuk eksploitasi, Pihak-pihak yang dikualifikasikan sebagai pelaku kerja paksa terhadap buruh antaralain adalah, Badan hukum atau korporasi; Orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana; Badan hukum atau korporasi dan orang yang memberi perintah atau bertindak sebagai pemimpin tindak pidana. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan kepada pelakunya antaralain ketentuan dalam undang-undang ketenagakerjaan dan dalam undang-undang Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Actions (login required)

View Item