Parwira Agusfia (2015) Eksistensi Partai Politik Lokal Dalam Kerangka Otonomi Khusus. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Text (COVER)
1. COVER.pdf Download (174kB) |
|
Text (LEMBAR PENGESAHAN)
2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (193kB) |
|
Text (KATA PENGANTAR)
3. KATA PENGANTAR.pdf Download (185kB) |
|
Text (ABSTRAK)
4. ABSTRAK.pdf Download (195kB) |
|
Text (DAFTAR ISI)
5. DAFTAR ISI.pdf Download (213kB) |
|
Text (BAB I)
6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (246kB) |
|
Text (BAB II)
7. BAB II RATIO LEGIS PENGATURAN EKSISTENSI.pdf Restricted to Registered users only Download (382kB) | Request a copy |
|
Text (BAB III)
8. BAB III Konsekuensi Yuridis Pengaturan.pdf Restricted to Registered users only Download (342kB) | Request a copy |
|
Text (BAB IV)
9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (195kB) | Request a copy |
|
Text (DAFTAR BACAAN)
10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (198kB) |
Abstract
Pengaturan eksistensi partai politik lokal melalui otonomi khusus yakni UU Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, menempatkan partai politik lokal sebagai instrumen kekhususan suatu pemerintahan daerah. Konsekuensinya, landasan konstitusional partai politik lokal mengacu kepada Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 tentang pengakuan dan penghormatan terhadap kekhususan dan keistimewaan suatu pemerintahan daerah. Mengacu kepada Pasal 18B Ayat (2), eksistensi partai politik lokal bukanlah instrumen kekhususan yang bersifat original melainkan hasil penafsiran ekstensi (perluasan) oleh pembuat undang-undang (legislator). Penafsiran tersebut didasarkan atas kondisi sosio-politis di daerah otonomi khusus yang bersangkutan (Aceh dan Papua), yakni menguatnya sentimen sektarianisme dan gejolak separatisme. Selanjutnya eksistensi partai politik lokal dalam undang-undang otonomi khusus menimbulkan konsekuensi yuridis terhadap pembatasan keberlakuan parliamentary threshold dan electoral threshold, keikutsertaan partai politik lokal pada pemilihan kepala daerah, eksistensi institusi penyelenggara pemilu, kewenangan dari Mahkamah Konstitusi dalam pembubaran partai politik dan masa depan pengaturan partai politik lokal di Papua.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 TH. 38/15 Agu e | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Local political party, asymmetrical autonomys | ||||||
Subjects: | J Political Science > JF Political institutions (General) | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Sheli Erlangga Putri | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 19 May 2020 04:18 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33765 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |