Paulus Gondo Wijoyo (2015) Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan Terhadap Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (141kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (93kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (92kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (99kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (92kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (162kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II PERBEDAAN PENOMORAN ANTARA.pdf Restricted to Registered users only Download (156kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN TERKAIT.pdf Restricted to Registered users only Download (148kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (89kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (90kB)

Abstract

Salah satu fungsi Rumah Susun pada saat ini tidak hanya dijadikan sebagai sarana untuk tempat tinggal saja, namun juga sebagai salah satu sarana untuk berinvestasi. Rumah Susun memiliki pengertian yaitu bangunan bertingkat yang kepemilikannya adalah milik bersama (Multi Ownership) yang meliputi bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun. Salah satu karakteristik Hak Milik atas Satuan Rumah Susun adalah dapat dijadikan sebagai obyek Hak Tanggungan. Satuan Rumah Susun yang dapat didirikan diatas tanah Hak milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Tanah Negara, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai diatas Tanah Hak Pengelolaan dapat dibebani Hak Tanggungan Implikasi dengan adanya perbedaan penomoran antara nomor obyek pada Sertifikat Hak Tanggungan dengan nomor Sertifikat Hak Milik atas satuan Rumah Susunnya ialah Sertifikat Hak Tanggungan tersebut cacat administrasi hukum. Cacat administrasi hukum tersebut mengakibatkan Sertifikat Hak Tanggungan tidak mempunyai kekuatan hukum apabila debitor melakukan wanprestasi, sehingga atas obyek tersebut tidak dapat dilakukan eksekusi. Maka mekanisme perlindungan hukum bagi kreditor adalah dengan mengajukan gugatan pembetulan atas nomor obyek pada Sertifikat Hak Tanggungan di Pengadilan Tata Usaha Negara.

Actions (login required)

View Item