Mandra Widyanto (2015) Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Terhadap Perusahaan Pemborongan Pekerjaan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (274kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (169kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAKSI.pdf Download (191kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (191kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (175kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (229kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II LANDASANHUKUMPENGATURAN PPN.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN PPN.pdf Restricted to Registered users only Download (299kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (168kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (193kB)

Abstract

Semakin bertumbuhnya iklim industri di Indonesia terutama sektor manufaktur, tentunya akan membutuhkan sumber daya manusia yang sangat banyak untuk membantu para pelaku industri dalam memproduksi barang atau jasa sebagai tenaga kerja. Kesulitan untuk mencari dan mengelola tenaga kerja disambut dengan kehadiran perusahaan outsourcing pada tahun 2003, dengan mendapatkan payung hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Pada tahun 2012 muncul regulasi baru dari pemerintah yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain, yang membatasi jenis pekerjaan bagi perusahaan penyedia jasa pekerjaan atau outsourcing, Pembatasan itu dibarengi dengan peluang bagi perusahaan pemberi pekerjaan untuk dapat membuka kerja sama usaha dengan perusahaan pemborongan pekerjaan untuk jenis pekerjaan selain lima jenis yang sudah ditentukan. Merujuk padahal diatas, perlunya perusahaan pemberi perkerjaan dan perusahaan pemborong pekerjaan untuk bisa mematuhi regulasi baru khususnya terkait perpajakan. Bentuk kerjasama antara kedua pihak, mekanisme kerja dan pola tagihan dalam hubungan kerjasama akan berpengaruh terhadap pemungutan pajak yang akan dilakukan, baik itu terkait PPN maupun PPh. Pemborongan pekerjaan atas jenis pekerjaan tertentu dilakukan dengan tidak memisahkan antara hasil tenaga kerja dan uang jasa tenaga kerja, dasar pemungutan PPN-nya adalah 10% (sepuluh persen) dari total tagihan, sedangkan dasar pengenaan PPh pasal 23-nya adalah 2% (dua persen) dari total tagihan. Bagi pemborongan pekerjaan yang dilakukan dengan cara memisahkan dalam tagihan atas hasil tenaga kerja dan uang jasa tenaga kerja maka dasar pemungutan PPN adalah 10% (sepuluhpersen) dari nilai lain atau hasil jasa tenaga kerja, sedangkan PPh Pasal 23-nya adalah 2% (dua persen) dari jumlah bruto atau total tagihan. Penyediaan jasa pekerja ataupun pemborongan pekerjaan wajib untuk menjalankan administrasi usahanya sesuai dengan mekanisme yang dilakukan di lapangan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan khususnya di bidang perpajakan. Perubahan regulasi hendaknya tidak disalahgunakan oleh perusahaan pemborongan pekerjaan untuk merekayasa pajak dengan cara sedemikian rupa dalam administrasi usahanya hanya semata untuk menghidarkan diri dari pajak demi kuntungan pribadi atau perusahaan.

Actions (login required)

View Item