Al Kausar (2015) Kewenangan Penetapan Kerugian Negara Dan Perhitungan Kerugian Negara. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (145kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (299kB)
	Text (ABSTRAK) 3. ABSTRAK.pdf Download (263kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (246kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (141kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (265kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II KEABSAHAN PENETAPAN.pdf Restricted to Registered users only Download (405kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III KEKUATAN MENGIKAT.pdf Restricted to Registered users only Download (222kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (131kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (130kB)

Abstract

Al Kausar (031324153048). Kewenangan Penetapan Kerugian Negara Dan Perhitungan Kerugian Negara, dibimbing oleh Rr. Herini Siti Aisyah. Pemulihan keuangan negara akibat kerugian negara merupakan hal yang harus diutamakan demi mengembalikan keadaan ekonomi negara untuk menunjang kesejahteraan masyarakat. Mekanisme pemulihan keuangan negara diatur dalam paket undang-undang keuangan negara mengenai tuntutan ganti rugi dan tuntutan perbendaharaan dimana penetapan nilai kerugian dilakukan berdasarkan subyek/pelaku penyebab kerugian. Selain itu, penetapan nilai kerugian juga dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana sehingga dapat menyebabkan terjadinya perbedaan nilai kerugian. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian hukum, yakni sebuah proses untuk mengkaji peraturan perundang-undangan di indonesia yang berkaitan khususnya mengenai penetapan nilai kerugian negara. Hasil penelitian dari analisa Statute Approach dan Conseptual Approach menunjukkan bahwa berdasarkan prosedur hukum administrasi dalam paket Undang-undang keuangan negara, penetapan nilai kerugian negara dilakukan berdasarkan subyek/pelaku penyebab kerugian negara. Sedangkan dalam proses peradilan pidana, kewenangan penetapan nilai kerugian yang dimiliki oleh pengadilan adalah berdasarkan kekuasaan kehakiman. Namun, dalam Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dalam Pasal 64 ayat (2) disebutkan bahwa �Putusan pidana tidak membebaskan dari tuntutan ganti rugi�, dimana hal tersebut sejalan dengan pasal 4 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang menyatakan �pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3�. Dengan demikian terhadap kerugian daerah yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan pidana dan sudah mempunyai keputusan yang bersifat final, tidak serta merta menghapuskan tuntutan ganti rugi. Proses penuntutan ganti rugi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Terkait dengan penerapan hukum pidana terhadap nilai kerugian negara sebaiknya diterapkan sebagai upaya terakhir (Ultimum Remidium) agar upaya restoratif terhadap pemulihan keuangan negara dapat dilakukan secara maksimal. Sedangkan untuk tindakan penyebab kerugian sebaiknya hukum pidana diterapkan sebagai upaya utama (Premium Remidium) agar memberikan efek jera.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH. 40-15 Kau k
Uncontrolled Keywords:	State loss, Authority of State Loss Determination, Law Certainitys
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Al Kausar NIM031324153048
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Rr. Herini Siti Aisyah NIDN0025126902
Depositing User:	Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	22 May 2020 22:56
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33795
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item