Abd. Wachid Habibullah (2015) Pemberlakuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Umum Serentak. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (859kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (544kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3. KATA PENGANTAR.pdf Download (544kB)
	Text (DAFTAR ISI) 4. DAFTAR ISI.pdf Download (547kB)
	Text (ABSTRAK) 5. ABSTRAK.pdf Download (555kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (579kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II Urgensitas Pengaturan Presidential Threshold.pdf Restricted to Registered users only Download (665kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III Pembatasan Pengajuan Calon.pdf Restricted to Registered users only Download (672kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (547kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (556kB)

Abstract

Norma konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD RI 1945 yang dijabarkan melalui ketentuan Pasal 9 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yaitu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR-RI dan/atau memperoleh 25 persen dari suara sah nasional atau dapat disebut dalam Pemilu anggota DPR-RI sebelum pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau dapat disebut Presidential Threshold. Mahkamah Konstitusi dalam putusan No 14/PUU-XI/2013 tertanggal 23 Januari 2014 menyatakan ketentuan Pasal 3 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 112 Undang-undang No 42 Tahun 2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bertentangan dengan UUD RI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sehingga pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara serentak dengan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD pada Pemilu tahun 2019. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan membahas bagaimana urgensitas pengaturan Presidential Threshold dalam Pemilu serentak serta bagaimana pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu serentak tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif. Adapun pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan komparasi dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian adalah pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 14/PUU-XI/2013 bahwa penting diatur mengenai pengaturan presidential threshold dalam Pemilu serentak dan model pembatasan pengajuan calon Presiden dan Wakil Presiden dapat dilakukan dengan dua model, yang pertama adalah menggunakan perolehan hasil Pemilu tahun sebelumnya dengan syarat ambang batas tinggi. Yang kedua dengan mekanisme pembagian tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua tahap untuk menyaring kontestas Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menjadi dua calon dalam Pemilu serentak tahun 2019.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH. 42-15 Hab p
Uncontrolled Keywords:	President and Vice President Election, Presidential Threshold, Simultaneous Electionss
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Abd. Wachid Habibullah NIM031314153026
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Sukardi NIDN0027066102
Depositing User:	Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	22 May 2020 23:07
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33800
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item