Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika

Petrus Meirio Mamoh (2015) Pemberian Grasi Terhadap Narapidana Narkotika. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img] Text (COVER)
1. COVER.pdf

Download (656kB)
[img] Text (LEMBAR PENGESAHAN)
2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf

Download (593kB)
[img] Text (KATA PENGANTAR)
3. KATA PENGANTAR.pdf

Download (575kB)
[img] Text (ABSTRAK)
4. ABSTRAK.pdf

Download (584kB)
[img] Text (DAFTAR ISI)
5. DAFTAR ISI.pdf

Download (574kB)
[img] Text (BAB I)
6. BAB I PENDAHULUAN.pdf

Download (756kB)
[img] Text (BAB II)
7. BAB II DASAR PEMIKIRAN HUKUM PEMBERIAN.pdf
Restricted to Registered users only

Download (767kB) | Request a copy
[img] Text (BAB III)
8. BAB III RELEVANSI PEMBERIAN GRASI.pdf
Restricted to Registered users only

Download (637kB) | Request a copy
[img] Text (BAB IV)
9. BAB IV PENUTUP.pdf
Restricted to Registered users only

Download (579kB) | Request a copy
[img] Text (DAFTAR BACAAN)
10. DAFTAR BACAAN.pdf

Download (583kB)
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Untuk menanggulangi masalah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Konvensi Psikotropika. Kemudian tahun 1997 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sebagai pengganti Undang-undang yang lama yaitu Undangundang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Kedua undang-undang tersebut (Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997) pada pokoknya mengatur psikotropika dan narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Ketentuan perundang-undangan ini kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehingga diharapkan dengan Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dapat berjalan lebih efektif guna mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika, termasuk untuk menghindarkan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dijadikan sebagai ajang transit maupun sasaran peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Salah satu contoh tindak pidana narkotika yang mendapat perhatian serius adalah kasus narkotika dengan terdakwa Schapelle Leigh Corby. Namun dalam perjalanannya, Schapelle Leigh Corby telah mengajukan grasi dan pada hari Selasa, 15 Mei 2012, Presiden mengeluarkan Keputusan Nomor 22/G Tahun 2012 yang mengabulkan permohonan grasi terpidana 20 tahun, Schapelle Leigh Corby, warga negara Australia yang tenar dengan sebutan ratu mariyuana. Grasi itu berupa pemotongan pidana selama 5 tahun. Keputusan Presiden tersebut mendapat kritikan oleh beberapa ahli hukum dan masyarakat yang selama ini concern terhadap pemberantasan kejahatan narkotika. Sehingga timbul suatu pertanyaan, yaitu : Apa yang menjadi dasar pemikiran hukum pemberian grasi terhadap terpidana narkotika, bagaimana relevansi pemberian grasi terhadap narapidana narkotika dengan penegakan hukum. Metode pendekatan penulisan tesis ini adalah pendekatan perundangundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (Case Approach). Diperoleh analisa atas penulisan tesis ini yaitu, Alasan yang dijadikan sebagai dasar pemberian grasi adalah faktor kemanusiaan dan faktor keadilan. Perundang-undangan yang mengatur mengenai grasi yang berlaku saat ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Grasi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi telah memperbaharui beberapa ketentuan dalam Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi. Perbedaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 TH. 44-15 Mam p
Uncontrolled Keywords: Clemency, Prisoners Narcoticss
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:
CreatorsNIM
Petrus Meirio MamohNIM031314153040
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorDidik Endro PurwoleksonoNIDN0025036204
Depositing User: Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited: 2016
Last Modified: 22 May 2020 23:40
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33805
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item