Novita Ratna Deviani (2015) Dasar Kewenangan Dan Tanggung Gugat Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Elektronik. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (223kB)
	Text (LEMBAR PENGESAHAN) 2. LEMBAR PENGESAHAN.pdf Download (82kB)
	Text (ABSTRAK) 3. Abstrak.pdf Download (81kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 4. KATA PENGANTAR.pdf Download (89kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (77kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (172kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II DASAR KEWENANGAN NOTARIS.pdf Restricted to Registered users only Download (149kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III TANGGUNG GUGAT NOTARIS.pdf Restricted to Registered users only Download (136kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (86kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 10. DAFTAR BACAAN.pdf Download (86kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pasca diberlakukannya fidusia elektronik pada Maret 2013, notaris menjadi satu-satunya pihak yang dapat melakukan pendaftaran jaminan fidusia melalui sistem elektronik yang disediakan Ditjen Ahu. Padahal peraturan perundang-undangan terkait Jaminan Fidusia dengan tegas menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada notaris hanya sebatas membuat akta jaminan fidusia. Proses pendaftaran jaminan fidusianya dilakukan oleh Penerima Fidusia, kuasa atau wakilnya. Oleh karena itu tesis ini akan membahas mengenai dasar kewenangan saat notaris melakukan pendaftaran jaminan fidusia dan tanggung gugat notaris jika muncul masalah terkait pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik. Jenis penelitian dari tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pasal atau ayat-pun dalam peraturan perundang-undangan yang secara tegas member kewenangan pada notaris untuk melakukan pendaftaran jaminan fidusia. Oleh karena itu, dalam tesis ini dimunculkan empat pandangan yang secara implisit dijadikan dasar bagi kewenangan notaris ketika melakukan pendaftaran fidusia. Pertama, notaris tidak berwenang mendaftarkan jaminan fidusia karena tidak ada pasal atau ayat dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia atau PP Nomor 21 tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia yang memberikan kewenangan pada notaris untuk mendaftarkan jaminan fidusia. Kedua, notaris berwenang melakukan pendaftaran karena kebiasaan. Ketiga, notaris berwenang melakukan pendaftaran atas dasar kuasa. Keempat, notaris berwenang melakukan pendaftaran jaminan fidusia berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2000. Tanggung gugat pada notaris jika muncul masalah terkait pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik adalah tanggung gugat berdasarkan kesalahan berdasarkan Pasal 1365 BW. Beban pembuktian ada pada penggugat berdasarkan 1865 BW.

Actions (login required)

View Item