Ari Gunawan (2015) Kedudukan Hukum Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Kepailitan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (1MB)
	Text (LEMBAR PERSETUJUAN) 2. LEMBAR PERSETUJUAN.pdf Download (590kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3. KATA PENGANTAR.pdf Download (592kB)
	Text (ABSTRAKSI) 4. ABSTRAKSI.pdf Download (596kB)
	Text (DAFTAR ISI) 5. DAFTAR ISI.pdf Download (593kB)
	Text (BAB I) 6. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (622kB)
	Text (BAB II) 7. BAB II KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN.pdf Restricted to Registered users only Download (722kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 8. BAB III AKIBAT HUKUM DENGAN ADANYA.pdf Restricted to Registered users only Download (667kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 9. BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.pdf Restricted to Registered users only Download (596kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 10. DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (593kB)
	Text (LAMPIRAN) 11. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (628kB) | Request a copy

Abstract

Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi financial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis dan saling terkait antar subsektor keuangan baik didalam produk maupun kelembagaan. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang dibentuk sebagai betuk pengawasan terhadap kegiatan didalam sektor jasa keuangan agar dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat sehingga tercapai perekonomian yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Otoritas Jasa Keuangan mengubah secara mendasar struktur pengawasan keuangan di Indonesia . Pengawasan bank yang selama ini dilakukan oleh Bank Indonesia dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank yang dilakukan oleh Bapepam akan menjadi tugas dari Otoritas Jasa Keuangan Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Apa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dibidang Perbankan, Ansuransi, Dana Pensiun, Sekuritas, Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat dan Apakah implikasi yuridis dengan terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan terhadap kewenangan untuk mengajukan pailit yang dimiliki oleh Bank Indonesia, Bapepam, dan Kementrian Keuangan . Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mencari jawaban dan menganalisis mengenai kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dibidang Perbankan, Ansuransi, Dana Pensiun, Sekuritas, Modal Ventura dan Perusahaan Pembiayaan serta badan badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat serta untuk mencari jawaban dan menganalisisa implikasi yuridis terbentuknya Otoritas Jasa keuangan terhadap kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia, Bapepam, dan kementrian Keuangan khususnya dalam mengajukan pailit. Beralihnya kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan yang dimiliki Bank Indonesia, Bapepam dan kementrian keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan tidak secara otomatis merubah kewenangan lembaga tersebut dalam mengajukan permohonan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 3, Pasal 2 ayat 4 dan Pasal 2 ayat 5 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan. Dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TH. 45-15 Gun k
Uncontrolled Keywords:	Financial Services Authority, Regulation and Supervision, Bankruptcys
Subjects:	K Law > K Law (General)
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum
Creators:	Creators NIM Ari Gunawan NIM031224153028
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Muhammad Hadi Shubhan NIDN0006047305
Depositing User:	Nn Aimmatul Mukaromah
Date Deposited:	2016
Last Modified:	23 May 2020 00:12
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33809
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item