Achmad Azmi Musyaddad (2015) Perebutan Kepemilikan Pulau Galang Di Perbatasan Surabaya-Gresik. Masters thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (COVER) 1. COVER.pdf Download (223kB)
	Text (HALAMAN PERSETUJUAN) 2. Halaman Persetujuan.pdf Download (363kB)
	Text (KATA PENGANTAR) 3. KATA PENGANTAR.pdf Download (238kB)
	Text (RINGKASAN) 4. RINGKASAN.pdf Download (242kB)
	Text (ABSTRAK) 5. ABSTRAK.pdf Download (233kB)
	Text (DAFTAR ISI) 6. DAFTAR ISI.pdf Download (248kB)
	Text (BAB I) 7. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (365kB)
	Text (BAB II) 8. BAB II KERANGKA TEORI.pdf Restricted to Registered users only Download (336kB) | Request a copy
	Text (BAB II) 9. BAB III METODE PENELITIAN.pdf Restricted to Registered users only Download (284kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 10. BAB IV POTENSI PULAU GALANG SEBAGAI.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB V) 11. BAB V KONFLIK KOTA SURABAYA DAN KABUPATEN.pdf Restricted to Registered users only Download (856kB) | Request a copy
	Text (BAB VI) 12. BAB VI PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only Download (249kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR PUSTAKA) 13. DAFTAR PUSTAKA.pdf Restricted to Registered users only Download (252kB) | Request a copy
	Text (LAMPIRAN) 14. LAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (21MB) | Request a copy

Abstract

Batas wilayah yang belum jelas paska Otonomi Daerah tentu menimbulkan problem. Pertama, Batas daerah yang tidak jelas akan memicu konflik di wilayah perbatasan; Kedua, Pada umumnya permasalahan muncul terkait dengan pembentukan daerah otonom baru. Konflik batas wilayah antar Kabupaten/kota dan antar provinsi, pada Tahun 2005 terdapat 148 daerah otonom baru yang terbentuk sejak tahun 1999-2004, Departemen Dalam Negeri melakukan evaluasi terhadap 2 provinsi, 40 Kabupaten, dan 15 kota. Hasilnya 79 persen daerah baru belum punya batas wilayah yang jelas. Hal ini menunjukkan bahwa konflik batas wilayah sangat relevan untuk menjadi bahan kajian bersama terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah sekarang ini. Kaitan dengan itu, Pulau Galang menjelma menjadi kasus konflik batas daerah antara Kabupaten Gresik dan Kota Surabaya. Urgensitas penelitian ini didasarkan fakta terbitnya SHM atas Pulau Galang, yang diyakini bertentangan dengan statusnya sebagai Tanah Negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, hal demikian dilakukan agar informasi yang diperoleh bersifat komprehensif. Hasil penelitian ini adalah proses konflik ini bermula antara sebagian warga Romokalisari dengan industry yang berdiri di sekitar Pulau Galang. Konflik tersebut bermertamorfosa membentuk integrasi sosial dengan melibatkan secara kelembagaan Pemerintah Daerah Gresik dan Surabaya. Selanjutnya, penggunaan kewenangan sebagai dimensi kelembagaan itu memiliki motif kepentingan yang beragam, dan dengan dalih klaim kepemilikan yang berbeda pula. Surabaya yang mempertahankan dengan dalih pemanfaatan kawasan lindung, dan Gresik yang berorientasi ke arah industri. Pada akhirnya, pengaturan konflik dilakukan dengan menggunakan keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Mendagri dengan memutuskan Pulau Galang sebagai status quo.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information:	KKB KK-2 TP.12/15 Mus p
Uncontrolled Keywords:	Konflik, Batas Daerah, Desentralisasi, Egoisme Lokals
Subjects:	J Political Science
Divisions:	07. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Magister Ilmu ilmu Sosial
Creators:	Creators NIM Achmad Azmi Musyaddad NIM0711440021
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Budi Prasetyo NIDN0003057605
Depositing User:	Nn Deby Felnia
Date Deposited:	2016
Last Modified:	26 May 2020 06:48
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/33871
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item