Ferry Andryanto (2015) Upaya Hukum Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan Oleh Jaksa Penuntut Umum: (Studi Kasus Putusan Praperadilan No. 40 / Pid. Prap / 2002 Pengadilan Negeri Surabaya Atas Nama Arief Ridwanto). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (691kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (696kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (607kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (1MB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEDUDUKAN JAKSA SELAKU PENGUASA PERKARA DOMINUS LITIS DIIMPLEMENTASIKAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA.pdf Restricted to Registered users only until 16 March 2023. Download (840kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI PK TERHADAP PUTUSAN PRAPERADILAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM.pdf Restricted to Registered users only until 16 March 2023. Download (1MB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 16 March 2023. Download (657kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (715kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip dominus litis (Jaksa penguasa perkara) dalam sistem peradilan pidana Indonesia.Apakah prinsip tersebut telah diterapkan secara penuh dalam hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) dan bagaimana implikasinya bila prinsip tersebut belum diterapkan secara penuh.Selain itu, pengkajian ini juga dimaksudkan untuk mencari upaya agar prinsip dominus litis dapat diterapkan secara penuh dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Penelitian tesis ini dilakukan melalui studi kepustakaan dan diskusi oleh anggota tim pengkaji dan pakar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dominus litis belum diterapkan secara penuh dalam hukum KUHAP. Akibatnya hubungan antara pemyidik dan penuntut umum sering diwarnai perselisihan karena penyidik merasa mempunyai kedudukan yang setara dengan penuntut umum. Selain itu, terhadap putusan praperadilan tentang sah atau tidaknya penuntutan tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, karena putusan pengadilan tingkat pertama yang dapat dibanding atau penuntutan dalam Pasal 83 ayat (2), terhadap putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, dapat dimintakan putusan akhir ke pengadilan tinggi. Upaya banding merupakan upaya hukum yang dapat dibenarkan undang-undang dan sifat upaya banding merupakan upaya hukum biasa, ditinjau dari segi yuridis upaya banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pasal 67 KUHAP dengan tegas menyebut permintaan banding adalah hak yang diberikan undang-undang kepada terdakwa dan penuntut umum. Hal ini yang menjadi Pengadilan Tinggi Surabaya menjadi produk hukum yang cacat dan keliru serta telah melanggar tentang lembaga praperadilan yang seharusnya Pengadilan Tinggi tidak menerima atau meneruskan putusan untuk ditindaklanjuti terhadap permohonan oleh pemohon, karena hanya putusan praperadilan yang dapat dibanding terhadap tidak sahnya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Untuk itu perlu ada revisi hukum acara pidana dengan menerapkan prinsip dominus litis agar terjdi hubungan yang sinergi, khususnya antara penyidik dan penuntut umum.

Actions (login required)

View Item