Yuli Winiari Wahyuningtyas (2015) Penanganan Tindak Pidana Di Bidang Perikanan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (930kB)
	Text (ABSTRAKSI) 2. ABSTRAKSI.pdf Download (614kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (616kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (778kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN.pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (796kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 13 March 2023. Download (603kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (554kB)

Abstract

Berdasarkan peraturan Undang-Undang No.31 Tahun 2004 JO Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Indonesia merupakan negara kepulauan potensi perikanan laut di Indonesia tersebar hampir diseluruh wilayah bagian perairan laut, seperti nusantara, perairan laut teritorial , dan periran laut zona ekonomi eksklusif. Namun dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Di Indonesia sendiri khususnya dibidang perikanan masih banyak diwarnai maraknya pelanggaran hukum yang dilakukan dengan berbagai cara , penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, transhipment, dan pelanggaran fishing ground. Lemahnya penegakan hukum tindak pidana dibidang perikanan antara lain karena belum adanya perangkat hukum yang memadai serta dukungan kelembagaan yang baik, berbagai persoalan yang dihadapi anatara lain keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki pemahaman tentang kasus-kasus dibidang tindak pidana perikanan. Pengadilan perikanan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus Tindak Pidana dibidang Perikanan., dibentuknya pengadilan perikanan dimaksudkan untuk menjamin terselenggaranya pengelolahan sumber daya ikan secara optimal dan lebih memberikan kejelasan serta kepastian hukum terhadap penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan dan diharapkan dapat memberikan rekomendasi tentang kebijakan untuk melaksanakan aturan dan menyempurnakan aturan kerja pengadilan perikanan.

Actions (login required)

View Item