DESTINA HALIM WIJAYA, 031214253047 (2014) TANAH KAS DESA SETELAH BERLAKUNYA UNDANGUNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2016-wijayadest-40111-5.abstr-k.pdf Download (337kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder6.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Tanah Kas Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang penting dan merupakan sumber pendapatan asli desa. Pengelolaan Tanah kas Desa merupakan kewenangan penuh pemerintah desa tanpa adanya campur tangan pemerintah selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Banyaknya Tanah Kas desa yang tidak diketahui keberadaanya maupun tidak didaftarkan membuat pengelolaan dan pemanfaatannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya untuk kepentingan desa, yaitu untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan desa tersebut.Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Tanah Kas Desa memperoleh kepastian hukum karena ada ketentuan wajib didaftarkan. Sertifikat Tanah Kas Desa merupakan bukti kepemilikan desa atas Tanah Kas Desa dengan status Hak Pakai (khusus) yang tidak ditentukan jangka waktunya.Mengingat Pemerintah desa dianggap sebagai subyek hukum hak pakai mewakili instansi pemerintah. Tanah Kas Desa tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun dan kepada siapapun selain untuk kepentingan umum.

Actions (login required)

View Item