Tiara Febrina Paramitha (2015) Hak Atas Tanah Badan Hukum Penanaman Modal Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor: 03/G/2011/PTUN-BNA, Penyelesaian Sengketa Hak Guna Usaha PT. Ubertraco/Nafasindo atas Surat Gubernur Aceh). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (367kB)
	Text (ABSTRAKSI) 2. ABSTRAKSI.pdf Download (586kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (427kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (576kB)

Abstract

Badan hukum merupakan salah satu subyek pemegang hak atas tanah berdasarkan ketentuan hukum agraria di Indonesia. Tidak semua hak-hak atas tanah yang berlaku di Indonesia dapat dimiliki oleh badan hukum. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang berkedudukan di Indonesia harus berbentuk badan hukum berupa perseroan terbatas dan harus tunduk pada ketentuan hukum nasional. Pemberian hak atas tanah kepada Perseroan Terbatas Penanaman Modal Asing (PT. PMA) dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional sebagaimana berdasarkan tugas dan kewenangan di bidang pertanahan. Di sisi lain dalam suatu pemerintahan provinsi/kotamadya, ada kepala daerah yang memiliki tugas untuk mengayomi masyarakat sekitar daerah kerjanya supaya tercipta kerukunan dan ketertiban termasuk untuk menyelesaikan masalah pertanahan di wilayah kewenangannya. Sengketa pertanahan yang terjadi antara PT. Ubertraco/Nafasindo sebagai PT. PMA dengan masyarakat di Kabupaten Aceh Singkil, Gubernur sebagai kepala daerah di provinsi berusaha menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi diantara keduanya dengan cara mengeluarkan surat Gubernur Aceh Nomor 590/4877. Namun terjadi perselisihan atas dikeluarkannya surat Gubernur tersebut hingga terbit surat gugatan Nomor 03/G/2011/PTUN-BNA oleh PT. Ubertraco/Nafasindo melawan Gubernur Aceh.

Actions (login required)

View Item