DIAH TRI PURWATINI, 031142052 (2013) PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK ATAS TANAH YANG DITERBITKAN SERTIPIKAT HAK GUNA BANGUNAN OLEH PIHAK LAIN. (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 329 K/TUN/2006). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2016-purwatinid-40113-5.abstr-k.pdf Download (260kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) Binder4.pdf Restricted to Registered users only Download (848kB) | Request a copy

Abstract

Jaminan kepastian hukum terhadap bidang tanah diwujudkan oleh Pemerintah dengan diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; dengan memberikan Surat-Surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alas pembuktian yang kuat. Meskipun demikian masih banyak dijumpai bidang tanah yang belum didaftar dengan berbagai alasan, yang memicu timbulnya sengketa atas tanah. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan hukum pemegang hak atas tanah yang diterbitkan sertipikat hak guns bangunan oleh pihak lain (analisis Putusan Mahkamah Agung No. 329 KJTUN/2006) Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertama, pemegang hak atas tanah mempunyai hak prioritas untuk mendaftar bidang tanah tersebut, karena telah memiliki bukti Surat berupa pajak bumi dan bangunan dan telah menguasai secara fisik bidang tanah tersebut lebih dari 20 tahun dan selama penguasaan tidak terdapat pihak lain yang mengganggu penguasaan tersebut. Kedua, Putusan Mahkamah Agung yang menolak permohonan kasasi pemohon sebagai pihak yang, menguasai tanah secara fisik dan membayar pajak bumi dan bangunan adalah kurang tepat, karena sertipikat hak atas tanah yang dimohonkan oleh pemohon terdapat kesalahan administratif Kantor Pertanahan seharusnya tidak mengabulkan dan menerbitkan sertipikat hak atas tanah atas nama pemohon.

Actions (login required)

View Item