Balqis Hajah Saimah (2015) Terbitnya Sertipikat Hak Pengelolaan Di Atas Tanah Bekas Hak Guna Bangunan (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 06 K/TUN/2005). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (276kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (230kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (223kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (296kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BEKAS PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DARI KONVERSI HAK BARAT ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT HAK PENGELOLAAN.pdf Restricted to Registered users only until 6 January 2023. Download (324kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (315kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (170kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (227kB)

Abstract

Materi penelitian berjudul terbitnya sertipikat hak pengelolaan di atas tanah bekas hak guna bangunan (analisis Putusan Mahkamah Agung No. 06 K/TUN/2005), dengan membahas permasalahan apakah bekas pemegang Hak Guna Bangunan dari konversi hak Barat mendapat perlindungan hukum atas terbitnya sertipikat Hak Pengelolaan dan apakah, Putusan Mahkamah Agung No. 06 K/TUN/2005 yang memenangkan pemegang Hak Pengelolaan tidak bertentangan dengan Hukum Tanah Nasional. Penelitian dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut: Bekas pemegang Hak Guna Bangunan dari konversi hak Barat mendapat perlindungan hukum atas terbitnya sertipikat hak pengelolaan, dengan bukti hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama (bidang tanah milik perusahaan-perusahaan Belanda) dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, dapat digunakan untuk mendapat perlindungan secara preventif, dan jika haknya dirugikan oleh Kantor Pertanahan Kota Bandung, dapat digunakan untuk mengajukan keberatan atas tindakan Kantor Pertanahan Kota Bandung sebagai badan atau pejabat tata usaha negara. Kenyataannya Kantor Pertanahan Kota Bandung tetap memberikan HPL No. 1, pemegang hak dapat menggunakan dasar perlindungan hukum preventif dengan mengajukan gugatan pembatalan sertipikat HPL No. 1. Putusan Mahkamah Agung No. 06 K/TUN/2005 yang memenangkan pemegang Hak Pengelolaan tidak bertentangan dengan Hukum Tanah Nasional adalah tidak berlandaskan hukum dan bertentangan dengan ketentuan yang diatur oleh UU No. 86 Tahun 1958 jo PP No. 2 Tahun 1959 dan Kepmen Agraria SK.8/Ka 1963 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan-Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-Perusahaan Negara dan Bank-Bank Negara.

Actions (login required)

View Item