Budianto (2015) Kedudukan Akta Notaris Tentang Penyerahan Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Penerbitan Peta Bidang (Analisa Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No. 171/Pdt.G/2013/PN.Sda). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (308kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (186kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (233kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (551kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II HAK PRIORITAS UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN HAK ATAS TANAH YANG DI DAPAT DARI PEMBEBASAN TANAH.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (507kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III EKSITENSI AKTA PENYERAHAN HAK TANAH DALAM PERMOHONAN HAK ATAS TANAH.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (407kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 6 February 2023. Download (272kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (275kB)

Abstract

Salah satu cara untuk memperoleh tanah bagi perusahaan adalah dengan cara pelepasan tanah, dimana perusahaan yang membutuhkan tanah memberikan ganti rugi kepada pemilik tanah, agar mau melepaskan segala bentuk hubungan hukum dengan tanah yang dimiliki, sehingga menjadi tanah Negara, atas dasar penyerahan tanah ini perusahaan mendapatkan hak untuk didahulukan (prioritas) dalam mengajukan permohonan hak atas tanah, untuk tahapan permohonan hak atas tanah diawali dengan kegiatan pengukuran bidang tanah yang dimohonkan dan hasil dari kegiatan pengukuran bidang tanah adalah Peta Bidang Tanah. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approacht), untuk penafsiran menggunakan penafsiran sistematis dan penafsirah gramatikal, dari hasil penelitain yang telah dilakukan, mengenai isu hukum yang pertama, apa hak untuk didahulukan (prioritas) dalam mengajukan permohonan hak atas tanah yang diperoleh dari kegiatan pelepasan tanah dapat dialihkan ke pihak lain, terkait isu hukum kedua mengenai keabsahan peta bidang tanah yang terbit berdsarkan akta penyerahan hak atas tanah yang mana akta asli (minuta) tidak ada, tidak dapat dijadikan dasar untuk membatalkan peta bidang tanah tersebut, dikarenakan substansi dari peta bidang tanah adalah mengenai letak, luas dan batas dari bidang tanah, sedangkan akta penyerahan hak atas tanah mengenai hubungan antara penerima hak dengan tanah.

Actions (login required)

View Item