Rakhmawati Utami (2015) Legal Standing Jaksa Pengacara Negara Dalam Pelaksanaan Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (233kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (325kB)
	Text (BAB I) 3. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (284kB)
	Text (BAB II) 4. BAB II LANDASAN HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MELAKUKAN PEMBATALAN PERKAWINAN.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2023. Download (293kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 5. BAB III RATIO DECIDENDI DI PENGADILAN DALAM MEMUTUS PEMBATALAN PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2023. Download (269kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 6. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 30 January 2023. Download (213kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 7. DAFTAR BACAAN.pdf Download (211kB)

Abstract

Dalam melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, landasan hukum yang digunakan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah: (a) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia; (c) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dam Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara; dan (d) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai- Pegawai Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan bagi yang Beragama Islam. Ratio Decidendi di Pengadilan dalam memutus pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara adalah alasan-alasan hukum Jaksa Pengacara Negara memposisikan diri sebagai Penggugat untuk melakukan pembatalan perkawinan, sehingga Majelis Hakim melakukan pertimbangan hukum terhadap dalil-dalil legal standing dari Jaksa Pengacara Negara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Penelitian ini mengedepankan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) karena didasarkan pada pengaturan pembatalan perkawinan oleh Jaksa. Penelitian ini tertuju pada penelitian kepustakaan terutama bidang hukum yang berarti akan menelaah dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder dan tertier.

Actions (login required)

View Item