ERWIN SANJAYA HERMAWAN, 031414153064 (2016) TANGGUNG GUGAT DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN TUKAR GULING (RUISLAG) TANAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2016-hermawaner-41025-5.abstr-k.pdf Download (78kB) | Preview |
|
![]() |
Text (FULLTEXT)
Binder14.pdf Restricted to Registered users only Download (469kB) | Request a copy |
Abstract
Perolehan atas tanah dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan cara tukar menukar/Ruislag atas tanah. Prinsip utama dari penukaran ini adalah bahwa pemerintah memandang lahan/bangunan tersebut sudah tidak pada tempatnya ataupun kawasan tersebut sudah tidak cocok lagi dalam pengembangan kebutuhan tersebut. Masing-masing pihak mendapat hak untuk menuntut diserahkannya hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian. Perbuatan pemindahan hak milik atas masing-masing barang adalah perbuatan hukum yang disebut levering atau penyerahan hak milik secara yuridis. Namun dalam perolehan tanah dengan cara Ruislag sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya permasalahan perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial yang dilakukan melalui tukar menukar kawasan hutan yang dilakukan oleh PT PLN (Persero) dengan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (Perum Perhutani) untuk pembangunan PLTA Cirata. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada tukar menukar/ruislag tanah kawasan hutan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Sasaran yang hendak dicapai dalam tesis ini adalah apakah hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan perjanjian tukar menukar tanah kawasan hutan dan apakah perlindungan hukum bagi pihak yang mendapat gugatan dari pihak ketiga atas asset pengganti yang diterimanya. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam perjanjian tukar menukar tanah termohon memiliki kewajiban untuk memelihara dan merawat tanah yang akan diserahkan kepada pemohon hingga saat penyerahannya, menyerahkan tanah yang ditukar pada saat yang telah ditentukan, atau jika tidak telah ditentukan saat penyerahannya, atas permintaan pemohon dan menanggung adanya cacat tersembunyi dan tanah yang ditukar dapat dimiliki secara aman dan tentram. Sedangkan kewajiban utama dari pemohon dalam perjanjian tukar menukar tanah ialah memenuhi semua persyaratan yang telah ditentukan dalam perjanjian tukar menukar tanah. Kemudian perlindungan hukum bagi pihak yang mendapat gugatan dari pihak ketiga adalah termohon wajib menjamin penguasaan tanah yang ditukar secara aman dan tentram, wajib pula beritikad baik dan bertanggungjawab atas cacat yang ada pada tanah yang ditukarnya. Baik termohon telah memberitahukan status tanah yang menjadi objek sengketa ataupun termohon tidak memberitahukan status tanah yang yang menjadi objek sengketa kepada pemohon, termohon tetap wajib bertanggungjawab penuh terhadap tuntutan pihak ketiga yang disebabkan adanya tukar menukar tanah.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 THD.05/16 Her t | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Tanah Kawasan Hutan, Tukar Menukar, Perlindungan Hukums | ||||||
Subjects: | K Law > K Law (General) | ||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Deby Felnia | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 21 Oct 2016 18:29 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34074 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
![]() |
View Item |