Rocky Tumbur Pandapotan Siahaan (2015) Penyadapan Oleh Badan Intelijen Negara Dalam Memperoleh Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (HALAMAN JUDUL) 1. HALAMAN JUDUL.pdf Download (426kB)
	Text (ABSTRAK) 2. ABSTRAK.pdf Download (254kB)
	Text (DAFTAR ISI) 3. DAFTAR ISI.pdf Download (284kB)
	Text (BAB I) 4. BAB I PENDAHULUAN.pdf Download (444kB)
	Text (BAB II) 5. BAB II KEWENANGAN PENYADAPAN YANG DILAKUKAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM MEMPEROLEH BUKTI PERMULAAN.pdf Restricted to Registered users only until 29 January 2023. Download (626kB) | Request a copy
	Text (BAB III) 6. BAB III PENYADAPAN YANG DILAKUKAN OLEH BADAN INTELIJEN NEGARA TERHADAP ORANG YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME.pdf Restricted to Registered users only until 29 January 2023. Download (423kB) | Request a copy
	Text (BAB IV) 7. BAB IV PENUTUP.pdf Restricted to Registered users only until 29 January 2023. Download (246kB) | Request a copy
	Text (DAFTAR BACAAN) 8. DAFTAR BACAAN.pdf Download (336kB)

Abstract

Terorisme merupakan salah satu kejahatan yang sering terjadi di Indonesia. Banyak orang yang mengatakan bahwa Indonesia adalah negara transit para teroris yang berasal dari luar negeri. Tak hanya itu, Indonesia menjadi pusat dari pertumbuhan dan berkembangnya aksi-aksi teroris. Biasanya aksi terorisme di Indonesia, ditandai dengan adanya aksi-aksi pengeboman di tempat-tempat ramai. Aksi terorisme ini tentu saja memakan banyak korban, sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. Maka untuk itu, Indonesia pun membuat regulasiregulasi yang seyogyanya diperuntukkan guna mengantisipasi tindakan terorisme tersebut salah satunya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara yang memberikan kewenangan kepada Badan Intelijen Negara untuk melakukan penyadapan. Dalam penelitian ini, penulis memberikan judul "Penyadapan Oleh Badan Intelijen Negara Dalam Memperoleh Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme". Penulis memberikan deskripsi bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan tindakan dalam tahap penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani perkara tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime). Penulisan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder kemudian diolah dan disusun secara sistematis sehingga diperoleh kesimpulan akhir penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara dalam memperoleh bukti permulaan tindak pidana terorisme, bukan merupakan fungsi penegakan hukum melainkan penyelenggaraan fungsi Intelijen, diantaranya fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Ketentuan mengenai penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan negeri, secara a contrario dapat diartikan bahwa penyadapan yang dilakukan Intelijen Negara terhadap sasaran yang belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Actions (login required)

View Item