PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAHAN KOTA PROBOLINGGO

Dwi Noer Aini (2007) PENGADAAN DAN PENGHAPUSAN KENDARAAN DINAS DI PEMERINTAHAN KOTA PROBOLINGGO. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

[img]
Preview
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2007-ainidwinoe-5118-thp040-t.pdf

Download (315kB) | Preview
[img]
Preview
Text (FULL TEXT)
34094.pdf

Download (1MB) | Preview
Official URL: http://lib.unair.ac.id

Abstract

Alat transportasi kendaraan dinas baik kendaraan roda dua (2) maupun roda empat (4) merupakan kendaraan dinas yang paling esensial dalam mendukung kegiatan kerja aparat pemerintah dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari. Untuk itu perlu adanya manajemen pengelolaan aset kendaraan dinas dalam rangka menunjang public service, dan tentunya dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah daerah dengan seluruh unit kerja yang ada khususnya Bagian Aset dan Kemitraan Sekretariat Daerah Kota Probolinggo dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi perlu berinteraksi secara profesional sehingga satu sama lain saling mendukung. Pengadaan dan penghapusan kendaraan dinas dalam rangka pengaturanya berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 dan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 serta perubahannya. Dalam pengadaan salah satu kebijaksanaan pemerintah untuk penghematan pengeluaran keuangan negara dengan melihat kondisi keuangan dan kebutuhan dari instansi terkait, sehingga tidak terjadi manipulasi anggaran. Sedangkan untuk penghapusan kendaraan dinas dimana pemeliharaan dan penggunaanya membutuhkan anggaran mengingat kondisi kendaraan pada umumnya sudah tidak memadai lagi dengan besarnya frekuensi penggunaan kendaraan untuk keperluan dinas. Meskipun telah terdapat satu bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tahapan kegiatan yang harus dilalui untuk mewujudkan tujuan, sistem, prosedur pengelolaan aset kendaraan dinas dalam pengadaan dan penghapusan, namun tidak selamanya dapat terimplementasikan sesuai dengan peraturan yang ada. Hal ini di karenakan adanya hal-hal tekhnis yang memerlukan pertimbangan dan kebijakan Kepala Daerah atau Kepala dari instansi terkait sehingga timbul permasalahan yang tidak diinginkan. Penulis mengharapkan agar Pemerintah Kota Probolinggo lebih transparansi sehingga meminimalkan terjadinya KKN.

Item Type: Thesis (Thesis)
Additional Information: KKB KK-2 THP.04/07 Ain p
Uncontrolled Keywords: Kendaraan Dinas
Subjects: K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K3840-4375 Regulation of industry, trade, and commerce. Occupational law > K4011-4343 Transportation and communication
K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law
Divisions: 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Pemerintahan
Creators:
CreatorsNIM
Dwi Noer AiniNIM090410209-MH
Contributors:
ContributionNameNIDN / NIDK
Thesis advisorTatiek Sri Djatmiati, Dr., SH., MSUNSPECIFIED
Depositing User: Tn Fariddio Caesar
Date Deposited: 2016
Last Modified: 18 Jun 2017 18:35
URI: http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34094
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item View Item