Renville Antonio, 090110062 MH
(2007)
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI BURUH MIGRAN.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
a. Perihal buruh migran yaitu buruh yang mengadu nasib di luar negeri, mendapatkan perlindungan hukum mulai dari pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan. Oleh pemerintah dibentuk Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negari yang diberi wewenang menerapkan kebijakan-kebijakan dalam bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri secara terkoordinir dan terpadu" (Pasal 95). Perlindungan kepada buruh migran dapat dilakukan melalui pendekatan yang diawali dengan prinsip-prinsip atau azas-azas yang merupakan dasar pemerintahan negara demokrasi, berbagai teori yang mendasarinya, aspek keterwakilan, legitimasi dari demokrasi itu sendiri, prinsip-prinsip hak azasi manusia, perkembangan serta realitas demokrasi dan hak azasi dalam sistem pemerintahan negara.
b. Bagi buruh migran yang hak-haknya dilanggar, baik ketika pra penempatan, masa penempatan, sampai dengan purna penempatan dapat mengadukannya pada Badan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja ke Luar Negari, dan bila mana perlu menggugat perdata pada PJTKI atas dasar ingkar janji sekaligus perbuatan melanggar hukum, karena tidak memenuhi hak-hak dari buruh migran baik yang diatur dalam perjanjian kerja maupun peraturan perundang-undangan.
Actions (login required)
 |
View Item |
