Laily Asmazatin, 030310354 / N
(2007)
KEKUATAN BUKTI AKTA NOTARIS YANG DIBERIKAN DALAM BENTUK ASLINYA (IN ORIGINALI).
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
1) Notaris memiliki kewenangan untuk mengeluarkan akta dalam bentuk originali berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) UUJN, namun kewenangan ini sifatnya limitative atau terbatas yakni hanya untuk akta-akta sebagaimana tersebut dalam pasal 16 ayat (3) UUJN. Pelaksanaan kewenangan ini harus dijalankan dalam pengertian yang sempit, yakni hanya sebatas jenis akta yang telah disebutkan dalam pasal 16 ayat (3) UUJN dan tidak diperkenankan menafsirkan lebih atau diperluas kepada hal hal yang mungkin dimaksudkan tetapi tidak dinyatakan secara tegas. Lebih khusus lagi, dalam hal Notaris mengeluarkan akta dalam bentuk originali untuk surat kuasa yang belum diisi nama penerima kuasanya (kuasa blanko) hanya dapat dikeluarkan dalam 1 (satu) rangkap berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (5) UUJN, sedangkan untuk jenis akta lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3) UUJN, Notaris dapat mengeluarkan akta dalam bentuk originali dalam lebih dari 1 (satu) rangkap dengan syarat bahwa akta-akta tersebut ditandatangani pada waktu, bentuk dan isi yang sama dan pada setiap akta tertulis kata-kata "berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua" berdasarkan pasal 16 ayat (4) UUJN.
2) Pelanggaran terhadap kewenangan Notaris dalam pembuatan akta yang diberikan dalam bentuk originali sebagaimana tersebut di atas, dapat menyebabkan akta yang dikeluarkan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau batal demi hukum. Notaris bertanggung gugat dalam pembuatan akta yang diberikan dalam bentuk aslinya (originali), bilamana dalam pembuatan akta tersebut Notaris telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 BW. Terpenuhinya unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum tersebut tidak boleh hanya dipersangkakan saja, tetapi harus dlbuktikan baik melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, atau melalui pengakuan yang diberikan oleh Notaris yang bersangkutan. Bilamana terbukti bahwa Notaris yang bersangkutan telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam pembuatan akta yang diberikan secara originali, maka para pihak atau pihak lainnya yang dirugikan dengan keberadaan akta tersebut dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, berdasarkan pasal 1365 BW dan/atau pasal 84 UUJN.
Actions (login required)
 |
View Item |
