HARYO BIMO BRAMANTYO, 030410501 N
(2007)
MALADMINISTRASI PERTANAHAN DAN AKIBAT HUKUMNYA ATAS TERBITNYA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Pendaftar hak atas tanah diberikan bukti berupa sertipikat yang rr erupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dilamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan di to yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Apabila diketahui bahwa pendaftaran hak atas tanah tersebut terdapat carat hukum administrasi, maka pihak pemilik sah atas tanah dapat mengajukan permohonan pembatalan hak sertipikat atas dasar pemohon pendaftaran tidak beritikad baik.
Sertipikat yang telah diterbitkan tersebut jika terjadi maladministrasi, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah dapat mengajukan per mohonan pembatalan kepada Badan Pertanahan Nasional. Badan Per tanahan Nasional juga dapat membatalkan tanpa adanya suatu permohonan jika diketahui terdapat maladministrasi, jika ternyata Badan Per :anahan Nasional menolak membatalkannya, maka pembatalan tors but dapat dimohonkan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan data Usaha Negara.
Actions (login required)
 |
View Item |
