NILAM INDRIANI, 090310138MH
(2006)
HAK REPRODUKSI PADA PEKERJA WANITA.
Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
Abstract
Manusia harus bekerja untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya, tanpa bekerja manusia tak akan dapat mempertahankan hidupnya dengan baik. Khususnya yang menyangkut pekerja wanita, tidak dapat disangkal lagi bahwa wanita yang bekerja baik di sektor formal maupun informal dewasa ini semakin meningkat. Hal ini merupakan fenomena baru abad ke dua puluh dan milenium di Indonesia. Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 27 (2) UUD 1945, tiap-tiap warga negara berhak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka seperti halnya kaum pria, bagi kaum wanita terbuka lebar kesempatan untuk mendapat pekerjaan. Dengan begitu tingginya tingkat partisipasi angkatan tenaga kerja wanita dari tahun ke tahun, maka perlu adanya perlindungan khusus terhadap pekerja wanita. Hal ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memberikan bentuk perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia, baik pria maupun wanita. Khusus tenaga kerja wanita perlu diberikan perhatian dan perlindungan sesuai kodrat, harkat dan martabatnya. Berkenaan dengan status wanita yang mempunyai fungsi khusus dalam reproduksi, maka perlindungan khusus yang diberikan harus bisa melingkupi hal-hal yang berkenaan dengan fungsi reproduksi tersebut, yang dikenal sebagai Hak Reproduksi. Di dalam peraturan perundang-undangan Hak Reproduksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Diskriminasi terhadap Wanita dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam realitanya, dengan diwujudkan berbagai peraturan perundang¬-undangan dalam bidang ketenagakerjaan dengan segala bentuk kelembagaan yang menanganinya, ternyata masih saja terjadi penyimpangan-penyimpangan. Adanya itikad buruk pengusaha dalam mengelabui pekerja antara lain dengan memperkecil prosentase upah pokok dan memperbesar prosentase tunjangan dan premi. Sehingga terkesan pekerja memperoleh berbagai macam tunjangan¬tunjangan yang sebenarnya tidak akan diberikan jika pekerja tidak masuk satu hari kerja. Demikian juga halnya dengan cuti haid, cuti hamil dan cuti gugur kandungan, jika pekerja mengambil haknya ini maka mereka dianggap tidak masuk kerja. Sehingga pekerja harus memaksakan diri untuk masuk kerja walaupun kondisi mereka sebenarnya tidak memungkinkan untuk bekerja. Perlakuan yang demikian kiranya bertentangan dengan berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Meskipun berbagai peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perlindungan pekerja khususnya perlindungan hak reproduksi telah tersedia di Indonesia, masih harus dilacak apakah peraturan perundangan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan bunyi dan isinya, dan jika pada kenyataannnya belum dapat dilaksanakan, dimanakah letak hambatannya.
Actions (login required)
 |
View Item |
