ABDUL JABAR, 090315032M (2006) PEMBERLAKUAN ASAS RETROAKTIF DALAM KETENTUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2007-jabarabdul-3861-th0807-k.pdf Download (436kB) | Preview |
|
|
Text
34124.pdf Download (1MB) | Preview |
Abstract
Perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan tehnologi, yang diiringi oleh perkembangan ragam bentuk kejahatan. Dalam konteks ini sejumlah pelanggaran hukum dan kejahatan publik dan kemanusian baik masa lalu, maupun yang akhir-akhir ini tidak semuanya diatur dalam KUHP Akibatnya, akselerasi perkembangan hukum lebih lamban jika dibandingkan dengan perkembangan ragam bentuk kejahatan. Hal ini wajar karena perkembangan hukum membutuhkan legalitas dari lembaga yang berwenang sedangkan kejahatan tidak membutuhkan legalitas tetapi illegalitas kreativitas para pelaku. Pemberlakuan asas retroaktif dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia berawal dari karakter asas legalitas yang di dalam prakteknya mengharuskan suatu hukuman itu diatur terlebih dahulu di dalam suatu ketentuan hukum yang tertulis. Namun disisi lain ragam dan bentuk kejahatan semakin berkembang dan tidak semuanya sudah diatur dalam ketentuan hukum yang tertulis. Secara historis tujuan digunakan asas legalitas adalah untuk membatasi keinginan manusia untuk melakukan kejahatan. Misi utama dalam asas legalitas adalah kepastian hukum, suka atau tidak suka dalam perkembangan sistem hukum, Indonesia menganut civil law sistem, kalau sistemnya civil law system maka hukumya kodifikasi sehingga asasnya adalah legalitas. Namun dalam praktek sering terjadi benturan antara kepastian hukum dan keadilan, kalau hal ini yang terjadi maka keadilan harus didahulukan, adanya tuntutan keadilan inilah yang melahirkan asas retroaktif. Pada dasarnya asas legalitas bukan digunakan dalam kaitan dengan pembatasan ruang lingkup jangkauan hukum pidana dalam menjerat pelaku kejahatan, kemudian sumber hukum dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana tidak saja didasarkan pada hukum yang tertulis akan tetapi juga didasarkan pada hukum tidak. Perkembangan bentuk kejahatan yang terjadi dan tidak dapat diselesaikan dengan undang-undang yang ada, menimbulkan niat pemerintah untuk memberlakukan asas retroaktif . Dasar pemikiran dalam pemberlakuan asas retroaktif adalah dalam rangka untuk melindungi warga negara dan memelihara perdamaian dunia. Pemberlakuan asas retroaktif merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah untuk ikut memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia memberi perlindungan, kepastiaan, keadilan perasaan aman kepada orang perorangan ataupun masyarakat. Prinsip-prinsip yang ada dalam pemberlakuan asas retroaktif adalah (1) national security, (2) balance of justice, (3) safeguarding rules,(4) safe harbor rules, (5) sunnshine principle dan (6) sunset principle. Pemberlakuan asas retroaktif pada dasarnya tidak mengganggu eksistensi asas legalitas, namun sebaliknya mendukung pelaksanaan asas legalitas. Akan tetapi pemberlakuan asas retroaktif haruslah dibatasi agar tidak terjadi bias. Bentuk-bentuk kejahatan yang dapat diberlakukan asas retroaktif hendaknya hanya diperuntukkan terhadap kejahatan-kejahatan yang bersifat kemanusian dan merupakan extra ordinary crime.
| Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Additional Information: | KKB KK-2 TH 08/07 Jab p | ||||||
| Uncontrolled Keywords: | The principle of retroactive, The development of new crime form | ||||||
| Subjects: | K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K7000-7720 Private international law. Conflict of laws > K7085 Retroactive law. Intertemporal law | ||||||
| Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Ilmu Hukum 09. Sekolah Pasca Sarjana > Ilmu Hukum |
||||||
| Creators: |
|
||||||
| Contributors: |
|
||||||
| Depositing User: | Nn Shela Erlangga Putri | ||||||
| Date Deposited: | 2016 | ||||||
| Last Modified: | 13 Jun 2017 21:27 | ||||||
| URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34124 | ||||||
| Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
 |
View Item |