RETNO DEWI KARTIKA, 030310362N (2006) PEROLEHAN HAK ATAS TANAH UNTUK KEPENTINGAN INVESTASI PADA ERA OTONOMI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2007-kartikaret-3865-kkbkk-2-k.pdf Download (339kB)
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2007-kartikaret-3865-tmk890-p.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pada masa reformasi timbul tuntutan terkait dengan bidang pertanahan, bahwa kewenangan Pemerintah Pusat terhadap administrasi pertanahan di daerah agar dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang mana memberikan kewenangan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pengelolaan sumber daya alam setempat adalah sesuatu yang wajar. Kegiatan investasi di daerah diharapkan mampu membangkitkan kembali perekonomian Indonesia yang sempat terpuruk karena krisis moneter yang berkepanjangan. Oleh sebab itu kiranya perlu dikaji perihal peran Pemerintah Daerah dalam proses perolehan hak atas tanah untuk kepentingan investasi, serta mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi iklim investasi yang kondusif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statuta approach) yaitu pendekatan dalam penelitian hukum yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait dengan permasalahannya. Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan atau studi dokumen dimaksudkan untuk mendapatkan landasan-landasan teoritis berupa pendapat-pendapat para pakar hukum serta untuk mendapatkan informasi yang tepat dalam bentuk ketentuan yang formal. Selanjutnya dilakukan analisis dalam bentuk deskriptif yang berupa penjelasan-penjelasan terhadap norma-norma hukumnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah berperan mengarahkan dan mengendalikan perusahaan penanam modal dalam memperoleh tanah berdasarkan pertimbangan aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah . Untuk itu Izin Lokasi dimaksudkan untuk menentukan tanah yang menurat Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku memang diperuntukkan bagi kegiatan penanaman modal. Dalam rapat koordinasi dan konsultasi antara pihak penanam modal dengan masyarakat pemegang hak atas tanah dalam lokasi yang akan ditunjuk dalam Izin Lokasi, Pemerintah Daerah bertindak selaku pengawas dan fasilitator. Untuk mengoptimalkan kegiatan penanaman modal, terlebih dahulu harus dipersiapkan situasi daerah yang kondusif, yaitu terkait dengan faktor kewenangan Pemerintah Daerah faktor keuangan daerah; faktor partisipasi masyarakat; dan faktor menajemen pembangunan. Khusus terkait dengan upaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, maka Pemerintah Daerah harus memperhatikan masalah risiko menanam modal yang meliputi stabilitas politik dan keamanan, aspek kebijaksanaan, aspek ekonomi dan aspek neraca pembayaran dan hutang luar negeri; transparansi dan kepastian hukum; dan adanya jaminan investasi.

Item Type:	Thesis (Thesis)
Additional Information:	KKB KK-2 TMK 89/06 Kar p
Uncontrolled Keywords:	SURETYSHIP AND GUARANTY; NOTARIES
Subjects:	H Social Sciences > HD Industries. Land use. Labor > HD101-1395.5 Land use Land tenure H Social Sciences > HG Finance > HG4501-6051 Investment, capital formation, speculation > HG4530 Investment companies. Investment trusts. Mutual funds
Divisions:	03. Fakultas Hukum > Magister Kenotariatan
Creators:	Creators NIM RETNO DEWI KARTIKA, 030310362N UNSPECIFIED
Contributors:	Contribution Name NIDN / NIDK Thesis advisor Eman Ramelan, S.H.,M.S UNSPECIFIED
Depositing User:	Nn Shela Erlangga Putri
Date Deposited:	2016
Last Modified:	06 Aug 2016 13:36
URI:	http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34127
Sosial Share:

Actions (login required)

View Item