SEPUTRO BUDI PRAMONO, 090310677L (2006) PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMELIHARA STABILITAS POLITIK : Studi Tentang Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Dalam Memelihara Stabiiitas Politik. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2007-pramonosep-3897-ts03_)7-k.pdf Download (428kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 34145.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Dewasa ini persoalan stabilitas politik sering dilupakan bahwa hal tersebut adalah sesuatu yang relasional dan cukup rumit. Relasional dan rumitnya masalah stabilitas politik itulah penyebab senantiasa berlangsungnya pertandingan politik antara berbagai kelompok masyarakat yang dikhawatirkan dapat melenyapkan integrasi nasional. Berpijak pada paradigma bare peran sosial politik Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat di tengah arus perubahan politik dalam memelihara stabilitas politik di Kabupaten Pasuruan telah mereposisi peranannya dari pembina sosial politik menjadi pemberdaya sosial politik serta lebih mengedepankan langkah pemberian dorongan dan bimbingan terhadap pelaksanaan kehidupan politik yang memberikan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, pluralisme, demokratisasi dengan tetap menegakkan supremasi hukum dan hak azasi manusia dalam suasana kehidupan politik yang stabil dan dinamis. Adapun melalui paradigma bare peran sosial politik tersebut, maka peran dasar dalam kebijaksanaan yang ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagai mediator, komunikator dan fasilitator. Dalam mengakomodasi kebijakan pemerintah daerah maka dalam melaksanakan peranannya Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Pasuruan Tahun 2003-2008 menggambarkan tujuan yang akan dicapai dengan melaksanakan program-program yang telah direncanakan. Dalam mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat maka dalam setiap perencanaan program dan pelaksanaan program yang tertuang dalam rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat selalu melibatkan peran aktif dari masyarakat untuk merumuskan kebijakan bersama-sama. Bentuk saran yang direkomendasikan berkaitan dengan peran pemerintah daerah adalah tetap ditingkatkan kewaspadaan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dalam mengantisipasi konflik yang terjadi di masyarakat, hal ini disebabkan kekhawatiran bahwa konflik yang terjadi apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan konflik yang bersifat politik karena bermacam kepentingan politik akan masuk kedalamnya.

Actions (login required)

View Item