SUGIYATNO, 090310663L (2006) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP) (Studi Efektifitas pengawasan alat UTTP dan Resistensi Masyarakat Terhadap Kebijakan Tera Ulang Mat UTTP di Kabupaten Bojonegoro). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2007-sugiyatno-3881-tmppl05-k.pdf Download (180kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 34158.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Kebijakan tera ulang alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) merupakan kebijakan pemerintah dalam upaya perlindungan kepada masyarakat agar terhindar dari kecurangan atau kesalahan karena pemakaian alat UTTP. Kebijakan ini telah dilaksanakan bersamaan dengan lahirnya alat ukur Metrologi Legal. Hasil kebijakan tera ulang di Kabupaten Bojonegoro menunjukkan penurunan jumlah alat UTTP yang di tera ulang pada tiap-tiap tahun. Berdasar penurunan jumlah alat UTTP yang ditera ulang di Kabupaten Bojonegoro mengakibatkan kebijakan pemerintah dalam tertib ukur disegala bidang dan adanya jaminan kepastian hukum dalam dunia perdagangan tidak mencapai tujuan. Penurunan yang besar terjadi setelah tidak adanya kegiatan pengawasan terhadap pemakaian alat UTTP yang ada di masyarakat. Penurunan jumlah alat UTTP yang diajukan untuk tera ulang juga dipengaruhi oleh sikap penolakan masyarakat pada kebijakan tersebut. Tujuan penelitian untuk mengetahui penyebab dari penurunan jumlah alat UTTP yang ditera ulang pada tiap-tiap tahun terkait dengan efektifitaas pengawasan dan resistensi yang ditimbulkan olch masyarakat terkait dengan kebijakan tera ulang alat UTTP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa untuk memenuhi tujuan dari implementasi kebijakan diperlukan empat unsur yang terkait agar kebijakan bisa mencapai tujuan. Keempat unsur tersebut meliputi Komunikasi, Struktur Birokrasi, Sumber Daya, dan Disposisi. Dari keempat unsur terebut dua unsur tidak bisa memenuhi syarat sehingga kebijakan tera ulang tidak dilaksanakan oleh masyarakat, kedua unsur tersebut komunikasi dan sumber daya. Komukasi atau penyuluhan sebagai alat penyampaian informasi pada masyarakat tidak pernah dilaksanakan oleh pemerintah, sedang sumber daya yang ada tidak bisa menjalankan tugas sesuai dengan ilmu yang telah diterima. Resistensi masyarakat pada kebijakan tera ulang alat UTTP mempengaruhi terlaksananya kebijakan tera ulang. Resistensi ini disebabkan masyarakat pemilik alat UTTP merasa dirugikan dengan kebijakan tersebut, kemudian resistensi yang kedua disebabkan masyarakat merasa terbebani dengan kebijakan ini, resistensi yang ketiga disebabkan tidak adanya tindakan hukum pada pemilik alat UTTP yang tidak menera ulang sehingga masyarakat yang lain mengikuti tidak menera ulang alat UTTP yang dimiliki.

Actions (login required)

View Item