RINA YULIANTI, 090415364M (2006) LEMBAGA ADAT SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA PADA ERA OTONOMI DAERAH. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTARK) gdlhub-gdl-s2-2007-yuliantiri-3862-th0507-k.pdf Download (380kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) 34173.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Lembaga adat adalah suatu struktur lembaga dalam masyarakat adat yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan sengketa. Sebagai sebuah alat yang telah dimiliki dalam waktu yang lama, jejak-jejak yang menggambarkan keberadaannya masih bisa dilacak. Di beberapa tempat, malah bentuk nyatanya masih bisa disaksikan dan terus dipraktekkan hingga sekarang. Penyelesaian sengketa adat yang mengedepankan nilai keharmonisan dan keselarasan, lebih berfungsi sebagai pengatur dan penyelenggara kehidupan dalam komunitas serta hubungan dengan Pencipta, alam sekitar dan makluk lain, termasuk manusia di luar masyarakat adat setempat. Pilihan penyelelesaian sengketa di luar pengadilan sebenarnya telah diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa membuka peluang untuk menempatkan lembaga adat sebagai suatu badan penyelesaian sengketa, karena hukum adat di Indonesia sudah biasa digunakan untuk menyelesaikan perselisihan. Hanya saja istilah yang digunakan berbeda. Istilah yang dikenal dalam hukum adat tersebut adalah Musyawarah Untuk Mufakat. Lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 memberikan peluang bagi masyarakat yang menginginkan pengakuan terhadap niali-nilai adat istiadatnya. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2004 tentang Desa sebagai pelaksanaan pasal 216 ayat 1 UU Nomor 32 tahun 2004 berikut perubahan-nya UU Nomor 8 Tahun 2005, memberikan hak istimewa terhadap desa sebagai masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional.

Actions (login required)

View Item