ARIS ABDULLAH, 090410198 MH (2007) PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA SURABAYA (Studi Analisis Hukum Dan Kebijakan Publik Tentang Pengelolaan Tata Ruang Di Kota Surabaya). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-abdullahar-6878-th06_08-k.pdf Download (357kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) 34176.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Memasuki abad ke-21 ini, suatu hal yang dihadapi oleh negara-negera yang sedang berkembang, termasuk Indonesia adalah problematika tata ruang kota, pelestarian lingkungan hidup dan kependudukan (urbanisasi). Perkembangan penduduk yang tinggi dengan penyebaran yang tidak berimbang telah menimbulkan berbagai masalah yang berhubungan dengan urbanisasi. Dengan semakin meningkatnya urbanisasi yang di ikuti maraknya pembangunan fisik kota, maka sarana dan prasarana kota, lahan ruang publik, lahan lingkungan hidup yang terbatas semakin kurang dapat melayani kebutuhan masyarakat. Suatu hal yang perlu dipahami adalah bahwa mempelajari penataan ruang secara yuridis tentu saja harus mempelajari bagaimana perkembangan pengaturan hukumnya (statuta approach), untuk itu perlu diketengahkan berbagai dokumen hukum yang berkaitan dengan tata ruang. Kebijakan penataan ruang, khususnya ruang terbuka hijau ( RTH) kota Surabaya yang merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi diatasnya, misalnya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, dalam undang-undang ini secara tegas tidak mengatur norma RTH, tetapi terlihat adanya upaya interpretasi terhadap ketentuan kawasan lindung dan kawasan budi daya yang bersinergi dengan RTH. Namun sebaliknya penataan RTH di kota Surabaya nampaknya telah mengakomodasi ketentuan Pasal 9 dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan ketentuan Pasal 14 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Untuk mendukung legitimasi keberadan peraturan pengelolaan RTH di kota Surabaya, ternyata sudah terakomodir pula dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (undang-undang yang baru). Akan tetapi undang-undang ini mengabaikan perangkat hukum Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota. Persoalan ini mengakibatkan belum terkonsentrasinya pengadaan hutan kota secara terencana dalam kontek RTH. Disisi lain, terdapat konflik norma pengaturan proporsi ruang terbuka hijau antara Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang RTRW, yakni proporsi RTH minimal 30 % menurut undang-undang (pasal 29), tetapi dalam Peraturan Daerah tentang RTRW hanya menentukan proporsi RTH sebesar 20 %. Implementasi kebijakan penataan ruang terbuka hijau dapat berjalan secara efektif dan penyelenggaraan pengelolaan RTH menjadi optimal, manakala Peraturan Daerah yang mendasari pengaturan RTH ditinjau kembali untuk direvisi atau disempurnakan norma hukumnya guna meningkatkan kualitas lingkungan hidup perkotaan. Hal tersebut perlu dilaksanakan mengingat implementasi kebijakan publik menyangkut RTH yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya mengandung makna memiliki visi kedepan yakni dengan maksud untuk meningkatkan mutu kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang, serta tanggungjawab terhadap kelestarian lingkungan hidup merupakan tanggungjawab kita bersama antara pemerintah dengan masyarakat kota Surabaya.

Actions (login required)

View Item