Zaenal Arifin, 090010006 (2004) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR PEMEGANG HAK TANGGUNGAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1998. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-arifinzaen-6665-thb050-k.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (FULL TEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-arifinzaen-6665-thb050-p.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Di antara kebijakan pemerintah dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (UUK).Berlakunya UUK tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan penyelesaian masalah utang piutang secara cepat, adil, terbuka dan efektif. Guna mewujudkan penyelesaian utang-piutang secara adil, maka haruslah diperhatikan perihal perlindungan hukum bagi kreditur pemegang hak tanggungan. Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pasal 56A ayat (1) UUK ialah seperti yang dinyatakan dalam Pasal tersebut yaitu: Dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 56A, maka setiap kreditur yang memegang hak tanggungan, hak gadai, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.Selain itu, menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) menyebutkan: Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini. Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini maka dapat disimpulkan: (1) ketentuan mengenai Pasal 56A ayat (1) UUK bila dikomparasikan dengan ketentuan Pasal 21 UUHT yang berkaitan dengan eksekusi hak tanggungan adalah tidak kontradiktif, karena kedua ketentuan tersebut pada dasarnya sama-sama melindungi pemegang hak tanggungan/pemegang jaminan utang yang berhak untuk segera mengeksekusi haknya sebagaimana diperjanjikan berdasarkan Pasal 1178 KUHPerdata; (2) Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh kreditur pemegang hak tanggungan untuk memperoleh haknya yang dirugikan tersebut adalah dengan mengajukan gugat Actio Puliana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1341 KUHPerdata, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 sampai dengan 50 UUK kreditur pemegang hak tanggungan atau pihak ketiga terkait yang haknya ditangguhkan, dapat mengajukan permohonan perlindungan yang wajar. Bahwa gugat Actio Pauliana merupakan upaya hukum yang paling tepat diajukan untuk melindungi kreditur pemegang hak tanggungan yang preferen yang dirugikan oleh debitur.

Actions (login required)

View Item