Ibnu Arly, 030510604 (2008) PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI BADAN HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-arlyibnu-7247-tmk420-k.pdf Download (335kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-arlyibnu-7090-tmk420-p.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Kesimpulan 1. Prinsip-prinsip hukum yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah mengakomodasi berbagai ketentuan mengenai Perseroan, baik berupa penambahan ketentuan baru, perbaikan penyempurnaan maupun mempertahankan ketentuan lama yang dinilai masih relevan sehingga undang-undang ini dapat memenuhi kebutuhan hukum masyarakat serta lebih memberikan kepastian hukum, khususnya kepada dunia usaha. 2. Tanggung jawab Notaris secara perdata apabila Notaris tersebut lalai dalam proses pengajuan permohonan pengesahan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar yang menimbulkan kerugian bagi perseroan yang bersangkutan dapat berupa tuntutan ganti rugi baik ganti rugi atas kerugian materil atau kerugian yang sejak semula dapat dinilai dengan sejumlah uang maupun ganti rugi atas kerugian immaterial yaitu kerugian-kerugian yang sejak semula tidak dapat dikatakan mempunyai nilai uang.

Actions (login required)

View Item