JATMIKO AGUS CAHJONO, 030510252 MH (2007) ASPEK KONTRAKTUAL PADA SEKURITISASI ASET. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.
|
Text (ABSTRAK)
gdlhub-gdl-s2-2008-cahjonojat-7982-abstract-8.pdf Download (318kB) | Preview |
|
Text (FULL TEXT)
gdlhub-gdl-s2-2008-cahjonojat-7785-thb1208.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy |
Abstract
Sekuritisasi aset merupakan suatu proses transformasi aset yang tidak likuid menjadi surat berharga yang dapat diperdagangkan sesuai dengan kebutuhan investor. Dan dalam praktek istilah sekuritisasi diidentikkan dengan Asset Racked Securities (Efek Beragun Aset). Adapun piutang yang dapat dijadikan underlying meliputi: piutang hipotek rumah, kredit mobil, kartu kredit, sewa guna usaha. Perkembangan sekuritisasi aset di Indonesia terbilang sangat baru yakni dimulai dengan penerbitan sekuritisasi asetkartu kredit oleh City Bank pada tahun 1995, dan inipun dilakukan di luar negeri. Di pasar modal Indonesia, sampai saat Bapepam telah memiliki perangkat peraturan yang berkaitan dengan Efek Beragun Aset ini,sedangkan undang-undang sekuritisasi asset sendiri masih berbentuk RUU, namun belum ada satupun perusahaan yang memanfaatkan instrumen ini sebagai sarana pendanaan di pasar modal. Dalam peraturan-peraturan Bapepam inipun mencakup proses penerbitan Efek Beragun Aset dan pihak-pihak yang terlibat dalam pembuatannya termasuk peran Kreditur awal/originator, penyedia jasa/serviser, Manajer Investasi, Bank Kustodian, Konsultan hukum, Akuntan Publik, pemeringkat efek, dsb. Lebih lanjut, keunggulan, resiko, sarana peningkatan kredit serta permasalahan-permasalahan yang muncul dari Efek Beragun Aset layak diketengahkan, dengan asumsi dapat diperoleh gambaran dan posisi yang jelas dari instrumen dimaksud. Dikarenakan mekanisme sekuritisasi aset merupakan suatu proses yang komplek dan rumit, maka pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses sekuritisasi aset harus merencanakan dengan baik yang bertumpu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kepentingan para pihak baik debitur awal, kreditur awal dan terutana investor dapat terlindungi. Memperhatikan beberapa permasalahan yang ada pada Efek Beragun Aset, maka peraturan Bapepam tentang Efek Beragun Aset yang ada pada saat ini bisa dijadikan pedoman bagi perusahaan yang berkeinginan menerbitkan efek ini. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut hendaknya direvisi khususnya yang menjelaskan tentang pedoman tentang keterbukaan informasi yang dituangkan dalam prospektus dan kontrak investasi kolektif, serta menjabarkan fungsi dan peran yang dijalankan oleh masing-masing pihak yang terlibat.
Item Type: | Thesis (Thesis) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Additional Information: | KKB KK-2 THB.12/08 Cah a | ||||||
Uncontrolled Keywords: | Kontrak | ||||||
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance > HG1-9999 Finance > HG1501-3550 Banking K Law > K Law (General) > K1-7720 Law in general. Comparative and uniform law. Jurisprudence > K(520)-5582 Comparative law. International uniform law > K623-968 Civil law > K830-968 Obligations > K840-917 Contracts |
||||||
Divisions: | 03. Fakultas Hukum > Magister Hukum Bisnis | ||||||
Creators: |
|
||||||
Contributors: |
|
||||||
Depositing User: | Nn Dhani Karolyn Putri | ||||||
Date Deposited: | 2016 | ||||||
Last Modified: | 21 Oct 2016 19:28 | ||||||
URI: | http://repository.unair.ac.id/id/eprint/34231 | ||||||
Sosial Share: | |||||||
Actions (login required)
View Item |