Aan Efendi, 090515593 M (2007) PENGELOLAAN LINGKUNGAN DI BIDANG PERTAMBANGAN DAN IMPLIKASI YURIDIS DARI ASPEK HUKUM LINGKUNGAN. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-efendiaan-6822-th0108-k.pdf Download (450kB) | Preview
	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-s2-2008-efendiaan-6822-th0108-p-minHLM DPN.pdf Restricted to Registered users only Download (274kB) | Request a copy
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-efendiaan-6822-th0108-p-minFULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (3MB) | Request a copy

Abstract

Pertambangan menempati arti penting dalam bidang ekonomi dengan menghasilkan bahan-bahan baku untuk industri. Sebagai salah satu sumber devisa Negara dan penyerapan tenaga kerja, pertambangan berfungsi meningkatkan pendapatan asli daerah. Disamping itu, pertambangan juga menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap lingkungan, baik bersifat ekologis maupun bersifat sosial dan ekonomi. Salah satu dampak negatif pertambangan terhadap lingkungan adalah banyak terjadinya kasus-kasus pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan. Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kasus¬-kasus pencemaran lingkungan hal-hal yang penting adalah berkaitan dengan kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan, instrumen-instrumen hukum lingkungan dan penegakan hukum lingkungan. Kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan adalah salah satu kunci keberhasilan pengelolaan lingkungan dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan. Kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan mencakup tingkat nasional dan tingkat daerah. Kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan dibidang pertambangan tingkat nasional dilaksanakan oleh Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH), Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dan Menteri Kehutanan. Kelembagaan yang berwenang dalam pengelolaan lingkungan tingkat daerah dibagi menjadi tingkat daerah propinsi dan daerah kabupaten/kota. Instrumen-instrumen hukum lingkungan yang berfungsi sebagai sarana pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan meliputi: Baku Mutu Lingkungan (BML), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Perizinan Lingkungan, Instrumen Ekonomik dan Audit Lingkungan. Penerapan instrumen-instrumen hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan di bidang pertambangan adalah kunci keberhasilan upaya pencegahan pencemaran lingkungan akibat pertambangan. Penegakan hukum lingkungan dalam rangka penyelesaian kasus-¬kasus pencemaran lingkungan akibat pertambangan mencakup: penegakan hukum lingkungan admistratif, penegakan hukum lingkungan kepidanaan dan penyelesaian sengketa lingkungan. Penegakan hukum lingkungan administratif melalui instrumen pengawasan dan sanksi administrasi, penegakan hukum lingkungan kepidanaan berupa penerapan sanksi pidana kepada pelaku pencemaran dan penyelesaian sengketa lingkungan ditujukan kepada korban pencemaran untuk memperoleh ganti kerugian melalui gugatan ke pengadilan (litigasi) maupun diluar pengadilan (non litigasi)

Actions (login required)

View Item