Achmad Faiz, 090315200M (2006) PERAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DALAM MEMBERDAYAKAN PEMILIK TANAH AREAL JEMBATAN SURAMADU DALAM MENINGKATKAN STATUS KESEJAHTERAANNYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-faizachmad-6814-tps490-p-minFULLTEXT.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy
Preview	Text (ABSTRAK) 1.pdf Download (123kB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) gdlhub-gdl-s2-2008-faizachmad-6814-tps490-p-minLAMPIRAN.pdf Restricted to Registered users only Download (343kB) | Request a copy
	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-s2-2008-faizachmad-6814-tps490-p-minHLM DPN.pdf Restricted to Registered users only Download (463kB) | Request a copy

Abstract

Jembatan Suramadu dibangun untuk memberikan kemudahan sarana transportasi antara Surabaya dan Madura. Pembangunan jembatan sepanjang 5,4 KM ini selain bertujuan untuk kemudahan sarana transportasi juga untuk meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat Madura. Pembangunan ini jembatan ini merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Pemerintah Republik Indonesia terkait dengan kesinambungan pembangunan jembatan Suramadu, telah mengeluarkan Keputusan Presiden Indonesia nomor 79 tahun 2003 tentang Pembangunan Jembatan Suramadu, dengan dasar pemikiran bahwa karena keadaan ekonomi dan sosial yang berkembang selama ini belum sepenuhnya menunjang terwujudnya pembangunan jembatan Surabaya-Madura dan bahwa kelanjutan pembangunan jembatan Suramadu dipandang masih diperlukan guna memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat di propinsi Jawa Timur pada umumnya dan Madura. Hingga saat ini realisasi pembangunan mega proyek ini telah berjalan mencapai 17 % untuk pembangunan fisiknya, dan pada awal tahun 2007 jembatan yang membentang sepanjang 2, 2 kilometer ini diperkirakan akan selesai dan bisa dinikmati oleh masyarakat luas, Sementara untuk pembebasan lahannya di sisi Madura telah mencapai 92% sedangkan di sisi Surabaya baru mencapai 52%. Proses pembebasan tanah nampaknya mengalami sedikit hambatan, sebab banyak warga yang tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh pemerintah kepada para pemilik tanah. Tanah bagi orang Madura, merupakan sesuatu yang sangat bernilai dalam kehidupannya. Tanah, di samping memiliki arti ekonomis, juga memiliki arti kultural sebagai tempat untuk melestarikan dan mengembangkan sistem sosial dan budaya masyarakat setempat sehingga persoalan tanah tidak cukup diapresiasi dari sudut ekonomis, Bagi masyarakat Madura, tanah menjadi bagian dari harga diri dan terkait dengan kosmologi. Pemerintah Provinsi telah melakukan beberapa upaya untuk pemberdayaan kepada masyarakat pemilik tanah dengan memberikan beberapa bantuan berupa ganti rugi berupa uang, tanah, dan rekrutmen sebagai tenaga kerja pada proyek tersebut kepada masyarakat areal pembangunan jembatan Suramadu. Namun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi tersebut bukanlah upaya pemberdayaan, karena tidak memposisikan masyarakat sebagai people centered dalam pembanguunan. lnilah yang menjadi masalah, karena penerapan industrialisasi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusiia (SDM). Pemerintah hendaknya melakukan berbagai langkah pemberdayaan kepada pemilik tanah areal jembatan Suramadu dengan tidak menciptakan rasa ketergantungan masyarakat kepada pemerintah dan mengurangi dominasi dan intervensi pemerintah kepada masyarakat. Sehingga kesadaran dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan semakin tumbuh.

Actions (login required)

View Item