EDMIE G.M. GERUNGAN, 090415362M (2006) PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP MAKANAN YANG MENGANDUNG BAHAN TAMBAHAN PANGAN YANG BERBAHAYA. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-gerunganed-6868-th1707-t.pdf Download (432kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-gerunganed-6868-th1707-min.pdf Restricted to Registered users only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Setiap konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan keselamatan dan keamanan bila mengkonsumsi suatu produk pangan/makanan, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi produk tersebut. Sekarang ini banyak terdapat penyalahgunaan penggunaan bahan tambahan pangan dalam makanan. Berdasarkan Permenkes No. 722/ 1988, bahan tambahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan makanan dinyatakan sebagai bahan berbahaya bila digunakan pada makanan sehingga makanan yang mengandung bahan berbahaya dinyatakan sebagai makanan berbahaya. Pengawasan makanan termasuk didalamnya penggunaan BTP dilaksanakan oleh BPOM bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait yaitu Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen Perdagangan dan Departemen Perindustrian. Kedudukan konsumen sangat lemah dibanding produsen, salah satu usaha untuk melindungi dan meningkatkan kedudukan konsumen adalah dengan menetapkan prinsip strict liability dalam product liability. Berdasarkan prinsip strict liability, kelalaian atau pelanggaran atas keselamatan/ keamanan makanan mengakibatkan produsen makanan bertanggung gugat secara langsung atas kerugian yang diderita konsumen. Konsumen hanya berkewajiban membuktikan kerugian yang diderita sebagai akibat dari mengkonsumsi produk makanan tanpa perlu membuktikan kesalahan produsen sebagai tergugat. Disamping tanggung gugat dalam BW yaitu tanggung gugat dalam hubungan kontraktual dan atas dasar perbuatan melanggar hukum, tanggung gugat produsen makanan juga diatur dalam Pasal 41 UU No. 7/ 1996 jo Pasal 19 UU No. 8/ 1999 dengan beban pembuktian terbalik. Ganti rugi tidak hanya bersifat pengembalian barang dan tuntutan pengurangan/ potongan harga seperti dalam kontraktual atau terbatas pada penggantian kerugian ekonomis sebagaimana perbuatan melanggar hukum, namun meliputi juga ganti rugi atas kerugian nyata, pembiayaan perawatan kesehatan dan atau kematian serta pemberian santunan. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan melalui pengadilan (litigasi), BPSK, dan forum perdamaian. Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK diselesaikan melalui cara Konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase, yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan pada pihak yang bersangkutan. Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha baik secara individual maupun secara kelompok. Berdasarkan Pasal 46 UU No. 8/ 1999, gugatan konsumen atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan dengan tiga cara. Pertama, oleh seorang konsumen atau ahli warisnya. Kedua, sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama (class action). Ketiga, oleh lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat (LPKSM) atau pemerintah dan/atau instansi terkait (legal standing). Pemerintah dalam kapasitasnya sebagai penggugat, dalam pasal ini sifatnya sangat limitatif, dalam artian gugatan baru bisa dimajukan pemerintah bila mengakibatkan kerugian yang besar dan korban yang tidak sedikit.

Actions (login required)

View Item