Nanang Haryono, 090515557 M (2007) Upaya Mempertahankan Kekuasaan Melalui Kebijakan Publik (Studi Alokasi dan Distribusi APBD Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2001-2005). Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (HALAMAN DEPAN) gdlhub-gdl-s2-2008-haryononan-6914-ts0408-u-HLM DPN.pdf Download (258kB) | Preview
Preview	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-haryononan-6914-ts0408-u-FULL.pdf Download (4MB) | Preview
	Text (LAMPIRAN) gdlhub-gdl-s2-2008-haryononan-6914-ts0408-u-LAMP.pdf Restricted to Registered users only Download (514kB) | Request a copy

Abstract

UU No. 32 Tahun 2004 dan PP No 6 Tahun 2005 menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung. Rakyat yang pada era sebelumnya hanya menerima Kepala Daerah pilihan Legislatif Daerah berubah menjadi pelaku dan penentu Kepala Daerah. Untuk tujuan mempertahankan kekuasaan Kepala Daerah menggunakan kewenangannya dalam pemerintahan membuat kebijakan publik yang mendukung kepentingan Kepala Daerah. Kebijakan Publik sering digunakan oleh Kepala Daerah untuk mempertahankan kekuasaannya. Kebijakan kebijakan yang dipilih dalam skala prioritas pembangunan (renstra kabupaten/kota) merupakan kebijakan yang diupayakan dapat mendukung kepala daerah pada pencalonan periode ke dua. Pada penyusunan APBD alokasi dan distribusi dipilih program yang dapat menyenangkan warga sehingga kepala daerah mendapat simpati dari warganya dengan demikian kebijakan publik yang dibuat oleh kepala daerah adalah untuk memback up kebijakan bupati yang akan mencalonkan bupati pada periode ke dua. Permasalahan seputar pilihan kebijakan publik dan implikasinya pada pilkada dalam politik lokal yang kompleks merupakan sesuatu tema menarik untuk diteliti. Penelitian ini ingin melihat: (1) Bagaimana upaya incumbent mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan publik ? (2) Sejauhmana upaya incumbent mempertahankan kekuasaan melalui kebijakan publik berhasil ? Untuk mejawab permasalahan tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, lokasi penelitian dipilih di Kabupaten Tuban. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung pada informan secara mendalam (indepth interview) untuk memperoleh kedalaman data. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diperoleh hasil bahwa upaya Kepala Daerah mempartahankan kekuasaan melalui kebijakan publik adalah dengan membuat kebijakan publik yang menyenangkan warganya. Kebijakan publik yang dipilih untuk dilaksanakan di Kabupaten Tuban utamanya adalah yang ada dalam renstra diantaranya pembangunan bidang administrasi umum dan pemerintahan, bidang pertanian, bidang pekerjaan umum, bidang pendidikan dan bidang kesehatan. Empat bidang yang ada dalam renstra diwujudkan dalam pembangunan fisik. Pembangunan yang paling dapat dirasakan warga adalah pembangunan infrastruktur transportasi yang sampai pada pelosok desa. Kebijakan publik yang menjadi unggulan kepala daerah bukan faktor tunggal dalam pemenangan Kepala Daerah incumbent dalam pilkada, masih terdapat faktor lain seperti pemanfaatan birokrasi, politik uang dan sebagainya dalam mendukung kemenangan calon kepala daerah incumbent.

Actions (login required)

View Item