Nurul Istifadah (2006) STRATEGI PENANGGULANGAN KETIMPANGAN SPASIAL ANTAR KABUPATEN/KOTA DI JAWA TIMUR. Other thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (RINGKASAN) gdlhub-gdl-s2-2008-istifadahn-6640-lp30_08.pdf Download (487kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-istifadahn-6640-lp30_08-min.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu merata. Beberapa daerah mencapai pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara daerah lain mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat. Dalam kenyataannya seringkali timbul trade off antara tujuan pertumbuhan ekonomi sektoral dan aspek pemerataan regional. Ketidak-merataan secara spasial disebabkan karena adanya kecenderungan peranan modal (investor) memilih daerah perkotaan atau daerah yang telah memiliki fasilitas seperti prasarana perhubungan, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, perbankan, asuransi, dan tenaga kerja yang terampil. Ketimpangan juga disebabkan karena redistribusi pembagian pendapatan dari Pemerintah Pusat kepada daerah (Kuncoro, 2004: 127). Provinsi Jawa Timur sebagai provinsi yang mempunyai kepadatan penduduk terbesar diantara provinsi lain di Indonesia, merupakan daerah yang memungkinkan terjadinya kesenjangan antar kabupaten / kotanya. Hal itu karena adanya perbedaan kondisi sumber daya dan hasil pembangunan. Perbedaan tingkat pembangunan yang terjadi di antara kabupaten / kota di Jawa Timur juga menimbulkan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan antar daerah, sehingga menyebabkan ketimpangan regional antar daerah semakin besar. Untuk mengetahui klasifikasi kondisi pembangunan ekonomi masingmasing kabupaten / kota di Jawa Timur, didasarkan pada indikator fundamental ekonomi, yaitu indikator yang mencerminkan kondisi rill ekonomi daerah yang meliputi : pertumbuhan ekonomi daerah, PDRB per kapita, dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) l Human Development Index (HDI) (Kuncoro, 2004 125). Berdasar latar belakang diatas, maka perlu kiranya dilakukan suatu penelitian yang mendalam tentang klasifikasi daerah kabupaten / kota di Jawa Timur berdasarkan fundamental ekonomi untuk melihat kondisi ketimpangan spasial yang terjadi. Penyusunan konsep maupun indikator ekonomi daerah merupakan suatu kebutuhan yang mendesak bagi daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam merencanakan pengalokasian dana pembangunan, sehingga tercapai efisiensi pembangunan dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan tepat sasaran pada daerah yang relatif tertinggal. Penelitian ini bertujuan untuk : (1) mengetahui pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur berdasarkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM), (2) berdasarkan klasifikasi tersebut, kemudian dianalisis pola ketimpangan spasial yang terjadi antar kabupaten / kota di Jawa Timur, (3) merumuskan strategi percepatan pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur. Untuk mengetahui pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur digunakan indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM. Sedangkan untuk mengetahui ketimpangan antar kabupaten / kota di Jawa Timur digunakan indeks Williamson dan indeks Theil. Strategi pertumbuhan ekonomi dan penanggulangan ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur dicapai dengan melakukan pendekatan regional dan sektoral di sektor basis. Sektor basis merupakan penggerak utama (prime mover role) sektor-sektor lain. Hasil penelitian ini adalah bahwa pola klasifikasi kabupaten / kota di Jawa Timur berdasar indikator pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan indeks pembangunan manusia (IPM) selama tahun 1999 dan 2002 mengalami perubahan. Pada tahun 1999 terdapat 9 kabupaten yang merupakan daerah tertinggal, pada tahun 2002 hanya 3 kabupaten yang masih menjadi daerah tertinggal, yaitu Kabupaten Probolinggo, Bojonegoro, dan Sumenep. Kabupaten Gresik, Madiun, dan Blitar adalah daerah yang mempunyai pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita, dan IPM yang tinggi. Beberapa daerah di kawasan tapal kuda merupakan daerah relatif tertinggal dengan tingkat pendapatan per kapita dan IPM yang rendah. Kawasan tapal kuda meliputi, antara lain : kabupaten Lumajang, Jember, Bondowoso, dan Situbondo. Seluruh kota di Jawa Timur mempunyai nilai PDRB per kapita dan IPM yang tinggi. Pola ketimpangan spasial antar kabupaten / kota di Jawa Timur selama satu dasa warsa terakhir adalah cenderung mengalami peningkatan. Hal ini ditunjukkan dengan hasil perhitungan indeks ketimpangan Williamson dan Theil yang semakin besar. Untuk mengurangi ketimpangan antar kabupaten / kota di Jawa Timur, pembangunan hendaknya dilakukan dengan pendekatan regional dan sektoral. Pendekatan regional diprioritaskan pada daerah yang tertinggal. Anggaran pembangunan daerah pemerintah Jawa Timur hams diprioritaskan pada daerah yang relatif tertinggal dan daerah tertinggal. Pendekatan sektoral dilakukan dengan mengembangkan sektor potensial atau sektor basisnya sebagai prioritas sektoral. Dengan mengembangkan sektor basis, maka diharapkan dapat sebagai penggerak utama sektor basis lainnya dan sektor non basis.Dengan demikian, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan spasial diharapkan dapat tercapai secara optimal antar kabupaten / kota di wilayah provinsi Jawa Timur.

Actions (login required)

View Item