Wawan Kokotiasa, 090214792 (2004) PERTARUNGAN POLITIK DAN KEBERPIHAKAN PRODUK HUKUM : Studi Deskripsi Persaingan Gagasan dalam Menyusun dan Menetapkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Preview	Text (ABSTRAK) gdlhub-gdl-s2-2008-kokotiasaw-7594-ts0908-k.pdf Download (692kB) | Preview
	Text (FULLTEXT) 43.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

Studi ini mengkaji tentang bagaimana pertarungan kepentingan dalam menyusun Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan asumsi bahwa setiap produk hukum menurut pandangan das sein hakekatnya merupakan `produk politik dari konfigurasi politik dominan dalam relasi kuasa. Pada dasarnya, konfigurasi politik yang menyusun UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 sangat berkepentingan atas aturan main (sistem pemilu) yang mengatur persaingan/kompetisi mereka pada pemilu 2004. Dengan Cara mempengaruhi regulasi pemilu, berarti kepentingan politik yang bersaing telah merintis/membangun arena yang akan mereka pakai dalam pertarungan pada pemilu berikutnya. Secara spesifik studi ini ingin melihat pada dimensi pertarungan kepentingan di tingkat legislasi hingga menghasilkan UU Pemilu berikut implikasi politiknya. Sebab faktor regulasi yang diproduksi di tingkat legislasi oleh konfigurasi kekuasaan sebelumnya akan menentukan format politik berikutnya, disamping faktor dinamika politik yang berkembang di masyarakat dan situasi politik global Produk hukum yang dihasilkan konfigurasi politik hasil pemilu 1999 yakni UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, tidak lepas dari vested interest partai-partai politik dalam perumusan, penyusunan dan penetapannya. Implikasinya, penetapan UU Pemilu tersebut di DPR mengalami beberapa kali penundaan, akibat tarik-ulur kepentingan kekuatan politik yang ada di lembaga legeslatif itu. Sehingga UU Pemilu yang ditetapkan oleh DPR pada tanggal 18 Pebruari 2003 itu mengandung pasal-pasal yang bersifat kontroversial dan konfliktual. Bahkan susbstansi UU Pemilu tersebut melahirkan sebuah sistem pemilu yang kurang lazim berlaku di berbagai negara. Karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pertarungan politik yang bercokol di tampuk kekuasaan dalam menyusun dan menetapkan produk hukum yang dilahirkannya yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Bagaimana persaingan gagasan di tingkat legislasi dalam memproduksi UU No. 12 Tahun 2003 mulai Draf RUU Pemilu versi Depdagri hingga ditetapkan menjadi UU Pemilu oleh DPR. Dengan menelaah secara kritis dasar hukum pelaksanaan pemilu Orde Baru makin menguatkan bukti bahwa faktor regulasi yang diproduksi rejim menentukan format politik pada era berikutnya. Dengan kata lain UU Pemilu dimanfaatkan untuk turut melanggengkan kekuasaan. Menggunakan perspektif kritis tentang relasi hukum dan kekuasaan dan pandangan Foucault mengenai pengetahuan/kekuasaan, penelitian ini berhipotesa bahwa pada proses penyusunan, penetapan dan implementasi UU Pemilu ada pengaruh kekuasaan yang bekerja hingga menguntungkan (berpihak) pada anasir politik tertentu. Tipe studi ini memakai metode penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif - historis. Pelaksanaan tipe dan metode penelitian ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Sebagaimana diungkapkan oleh John W. Creswell: qualitative research is interpretative research. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian kepustakaan atau library research. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana (discourse analysis). Berdasarkan hasil analisa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, secara tekstual RUU pemilu versi Depdagri sulit untuk dideteksi apakah merupakan hasil pertarungan kepentingan antara kekuatan politik yang sedang bercokol di tampuk kekuasaan. Studi ini melihat pertarungan yang nyata dalam mempengaruhi produk hukum (UU Pemilu) justru terjadi di DPR. Sebab lembaga perwakilan rakyat tersebut merupakan miniatur kompetisi dan dominasi dalam arena legislasi dari kekuatan politik yang sedang bersaing di ranah kekuasaan legeslatif. Hasil penelitian ini juga tidak menemukan KPU sebagai pelaksana UU pemilu berpihak pada anasir kekuatan politik tertentu. Institusi yang bersifat tetap, nasional dan mandiri ini bekerja pada wilayah teknis operasional dan besifat non-politis. Meski tak dapat dipungkiri bahwa ada jaring-jaring kekuasaan yang mempengaruhi sejumlah kebijakannya, namun pada dataran normatif sulit untuk dibuktikan lembaga ini telah berpihak pada parpol tertentu. Kedua, UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 ini dengan segala konsekuensi sistem pemilu yang disandangnya memberi keuntungan maksimal pada parpol menengah dengan sebaran pemilih relatif merata terutama di Luar Jawa, yakni: PAN dan Partai Demokrai. Keberpihakan produk hukum ini dilihat dalam konteks perbandingan perolehan suara sah dengan jumlah kursi yang didapat di parlemen sebagai implikasi penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi dan rumus bilangan pembagi pemilihan. Tentu saja ada faktor lain diluar regulasi yang ikut mendongkrak perolehan kursi parpol, seperti popularitas figur/tokoh, bekerjanya mesin politik, jaringan parpol yang luas, namun sistem pemilu sebagai derivasi UU Pemilu memilki andil yang signifikan bagi perolehan suara dan kursi parpol. Dan pada dataran tertentu dapat kita kategorikan sebagai produk hukum yang bepihak pada kekuatan politik yang sedang bersaing. Karena itu penelitian ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk merevisi sejumlah pasal kontroversial dan konfliktual guna mendapatkan sistem pemilu yang paling ideal untuk Indonesia kedepan.

Actions (login required)

View Item