Paulus Lapian, 0906910412 MH (2008) Aspek Kontraktual dalam Perlindungan Hukum Bagi Konsumen (End User) Terhadap Transaksi Elektronik (E-Commerce) di Indonesia. Thesis thesis, UNIVERSITAS AIRLANGGA.

Text (FULLTEXT) gdlhub-gdl-s2-2008-lapianpaul-6664-thb070-a.pdf Restricted to Registered users only Download (1MB) | Request a copy

Abstract

1. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat diberlakukan terhadap adanya pelanggaran sebagai akibat dari adanya pencantuman klausula baku dalam standard contract pada transaksi elektronik yang bersifat domestik. Apabila pencantuman klausula baku yang terdapat perjanjian baku tersebut ternyata memenuhi ketentuan dalam pasal 18 UUPK tersebut, maka status klausula baku tersebut adalah batal demi hukum. Yang batal adalah klausula baku yang merugikan tersebut dan bukan seluruh kontraknya. Terkait dengan beberapa klausula baku yang ada didalam kontrak elektronik yang bersifat internasional, maka apabila dalam suatu kontrak tersebut terdapat klausula baku yang dinilai merugikan bagi konsumen maka apabila terjadi pembatalan suatu klausula baku yang merugikan tersebut adalah bergantung kepada hukum dari negara yang menjadi pilihan hukum dalam kontrak elektronik internasional tersebut. Jadi dalam hal ini untuk kontrak elektronik yang bersifat internasional, hukum Indonesia khususnya UUPK tidak dapat diberlakukan terhadap kontrak elektronik yang bersifat internasional ini. 2. RUU ITE yang ada saat ini, diharapkan dapat memberikan suatu terobosan yang baru terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelumnya, khususnya dalam hal menangani permasalahan dalam transaksi elektronik (e-commerce) yang semakin berkembang. Dengan adanya RUU ITE ini, memberikan juga suatu masukan dalam hal pembuktian yang selama ini secara konvensional dengan mempergunakan bentuk print out atau bukti tulisan dengan legislasi. Sudah saatnya data elektronik dapat dijadikan alat bukti didalam menentukan kerugian konsumen yang disebabkan oleh transaksi elektronik yang terjadi. Dan dalam hal ini, RUU ITE sudah mengadopsi perihal pembuktian dengan menggunakan data elektronik. Sehingga dengan demikian, diharapkan para pihak dalam hal ini, baik pelaku usaha maupun konsumen dapat merasa terjamin baik hak dan juga kewajibannya dan tidak merasa was-was lagi dalam hal melakukan transaksi melalui media internet (e-commerce). Selain itu, perlu kiranya ditambahkan pengaturan mengenai klausula baku didalam RUU ITE ini, karena semakin maraknya penggunaan perjanjian baku yang dapat merugikan konsumen khususnya pengaturan mengenai klausula yang berisi pembatasan atau pengalihan tanggung jawab.

Actions (login required)

View Item